KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU -- Sejumlah kebijakan telah diambil oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Hal itu pula disoroti oleh Pengamat Politik yang juga Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi.

Yusfitriadi menilai, sejumlah kebijakan yang disampaikan Dedi Mulyadi itu dipaksakan harus direduksi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena citra Dedi Mulyadi terlalu tinggi dibandingkan citra kepala daerah yang lain, sehingga mau tidak mau dia akan menjadi sorotan.

"Maka kemudian spirit Dedi Mulyadi itu akan masuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat," ungkap Yusfitriadi.

Meski begitu kata Yusfitriadi, apakah desain yang sedang dibangun oleh Dedi Mulyadi itu. Lear, menarik, atau sudah on the track atau tidak.

Baca Juga: Gubernur dan Wali Kota Sepakat Beri Sanksi Warga Yang Buang Sampah ke Sungai

"Saya belum melihat desain atau road map perencanaan pembangunan pemerintah provinsi melalui kabupaten/kota yang tersistematis dalam seratus hari," ucap Yusfitriadi.

Yusfitriadi mengatakan, saat ini misalnya Dedi Mulyadi itu difokuskan kepada tiga hal saja. Pertama, infrastruktur. Kedua, tata kelola lingkungan. Ketiga, terkelola sampah.

"Itu kemudian yang difokuskan. Ketika ditanya misalnya desain yang lain bagaimana? Ini saja dulu lakukan.  Saya pikir dalam konteks itu, itupun tidak begitu baik. Karena harus punya desain. Silakan kontrol kalau kebijakan kami tidak jalan, kan begitu. Tetapi ini kan tidak ada," beberapa Yusfitriadi.

Yusfitriadi juga menyontohkan Kabupaten Bogor. Apakah temen-temen sudah tahu program apa yang sudah dirancang untuk seratus hari bupati? Sudah ekspose atau tidak? 

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ngegas, Fraksi PKS Jabar Harus Jadi Rem Demi Keseimbangan Kebijakan

"Jadi masyarakat harus tahu, seratus hari kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati apa saja. Mengenai hari ini dijalankan atau tidak sesuai dengan desainnya. Sehingga masyarakat bisa mengontrol setiap kebijakan yang berjalan, atau tidak berjalan," tegas Yusfitriadi.

"Tidak 'sakapanggihna' kalau dalam istilah bahasa Sunda. Ketika musim hujan, sampah, semua lingkungan, sungai, ikut semua sehingga desain-desain untuk permasalahan yang lain tidak muncul," tutur Yusfitriadi.

Artinya Pemda tidak transparan soal kebijakannya? Yusfitriadi menyebut ada dua kemungkinan, pemerintah daerah ini tidak transparan atau tidak mendesain. 

"Kalau mereka transparan kan bisa disampaikan melalui media, ini nih program seratus hari kerja kami, sehingga media dan masyarakat pun bisa mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah," jelas Yusfitriadi.

Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta ASN Tidak Bawa Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran 2025

Guna mengatasi itu semua, Yusfitriadi pun menyampaikan sejumlah solusi. Di antaranya yaitu ranah kebijakan yang diambil oleh Pemda.

"Betul tidak mesti dilakukan hari ini, tetapi harus ada kebijakan untuk berbagai macam program yang akan dilaksanakan, entah tahun ini atau pun tahun depan, atau tahun depannya lagi selama lima tahun. Yang penting ada kebijakannya," terang Yusfitriadi.

Kemudian, bidang kesehatan. Bagaimana pelayanan yang tidak baik. Bagaimana RSUD-RSUD yang ada di Kabupaten Bogor ini, mulai dari fasilitasnya dan lain-lain.

"Atau pun kemudian terkait dengan pengamanan investasi misalnya. Itu bagaimana, atau aset negara bagaimana. Tentunya semua itu tidak bisa sendiri, tetapi harus ada kolaborasi dan sinergitas dengan lembaga legislatif," pungkas Yusfitriadi.