Puluhan Orang Tua Murid Geruduk Kantor Dinas Pendidikan, Minta Plt Kepala SMPIT At-Taufik Diganti

Puluhan Orang Tua Murid SMPIT At-Taufik saat melakukan demo di Kantor Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (heri/ceklissatu)

BOGOR, CEKLISSATU – Puluhan orang tua murid dan guru SMPIT At-Taufik mendatangi sekaligus melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor di Jalan Raya Pajajaran, Rabu (12/1/2022) sore.

Pantauan di lapangan, puluhan massa (orang tua siswa dan guru, red) membawa spanduk bertuliskan penolakan dan mosi tidak percaya terhadap Plt Kepala SMPIT At-Taufik yang dianggap tidak netral.

Koordinator Lintas Wali Murid Bersatu, Edwin Wahyudin mengatakan, kedatangannya ke kantor disdik itu untuk memperjuangkan apa yang sudah disampaikan walikota Bogor pada saat pengambilalihan SD dan SMP At-Taufik oleh pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan.

“Waktu itu, Pemerintah Kota Bogor mengambil alih sekolah ini karena ada konflik antara YAB (Yayasan Al-Irsyad) dengan Yatib (At-Taufik), dan di waktu itu pula walikota meminta KBM di sekolah anak kami tetap berjalan kondusif, sehingga ditunjuklah Plt Kepala SMP At-Taufik yakni Achmad Furqon. Namun diperjalanan, Plt ini dinilai tidak netral dan cenderung keberpihakan dalam hal ini ke pihak YAB, sehingga meresahkan para orang tua siswa dan juga sekolah,” kata Edwin kepada wartawan di lokasi.

Dia menuturkan, yang menimbulkan keresahan, pertama ketika rapat dengan komite dan orang tua murid disampaikan bahwa rencana Plt untuk melakukan linierisasi, dimana linierisasi itu kemudian dibelakangnya ada maksud memasukkan guru-guru baru.

Menurutnya, Plt itu tidak punya kewenangan untuk menggantikan guru lama dengan yang baru. Yang ia tahu hanyalah permasalahan KBM sebagaimana yang disampaikan oleh walikota. Bukan itu saja, lanjut Edwin, Plt Kepala SMP ini juga sudah masuk ke dalam bagian-bagian tagihan SPP atau operasional sekolah.

Selain itu, berdasarkan informasi dari orang tua siswa yang lain dan komite ketika ingin berkomunikasi atau berdiskusi dengan kepala sekolah, para komite dan orang tua siswa ini harus bersurat dulu. Namun setelah dua kali melayangkan surat, Plt kepala sekolah ini tidak menanggapi.

“Itulah hal yang menjadi konsen orang tua murid, kemudian kita juga belum mengetahui kualitas guru-guru baru tersebut yang direkrut oleh Plt ini, dan kami rasa perekrutan guru tersebut tidak sesuai standar yang biasa dilakukan Yatib yang selama ini kita percayai cukup kapabel,” ungkapnya.

Pada intinya, kata Edwin, kedatangan orang tua dan guru itu menginginkan Plt Kepala SMPIT At-Taufik diganti. “Jadi kami minta kepada Disdik untuk mengganti Plt, kami ingin Plt yang lebih komunikatif dengan orang tua murid, terbuka, kemudian dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, baik pihak YAB maupun Yatib,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi menjelaskan, bahwa Yatib (At-Taufik) ini tengah konflik dengan YAB. Dimana keduanya itu, sebelumnya datang ke disdik untuk menyelesaikan permasalahan dan pihaknya menerima kedua belah pihak tersebut. Kemudian dimediasi oleh walikota, namun di waktu yang berbeda, di waktu bersamaan ternyata tidak ada titik temu, dimana keduanya saling menginginkan apa yang mereka inginkan.

“Akhirnya pak walikota mengambil kebijakan yaitu KBM di sekolah At-Taufik ini tetap berjalan, sehingga diambil-alih oleh pemkot dan menunjuk Plt untuk bertugas di sekolah tersebut. Jadi kepentingan kami (pemerintah) hanyalah soal KBM, tidak ada kepentingan lain, karena kami melihat kasihan dengan adanya konflik tersebut KBM terganggu,” jelasnya.

Kemudian, sambung Hanafi, didalam menjalankan KBM itu tentu ada tahapannya, seperti kurikulumnya seperti apa, kemudian dapodik-nya (data pokok kependidikan) pun harus disesuaikan. Tetapi kenyataannya tidak direspon secara positif, tindakan operasional yang dilakukan oleh Plt SMPIT At-Taufik ini tidak didukung secara utuh.

“Saya kumpulkan manajemen dan kedua belah pihak sepakat. Setelah pembelajaran diatur, disusun, dijadwalkan dan dapodik nya disesuaikan, karenakan sumber semuanya dapodik, dan pihak Yatib sudah mengakui bahwa izinnya itu milik Al-Irsyad, jadi tentu harus ada manajemen kedua belah pihak dilibatkan dan pertemuan beberapa kali. Disana itu ada dualisme yakni YAB dan Yatib” kata Hanafi.

Karena dualisme, maka pihaknya berkirim surat kepada Yatib untuk dibuatkan rekening penampungan dan spesimennya ya di kedua belah pihak dan waktu itu sudah setuju tetapi di lapangan tidak konsisten, tidak terlaksana.

“Proses KBM itu perlu manajemen, perlu pembiayaan makanya saya minta bikin rekening penampungan, pelaksanaannya terserah dan saya tidak memberikan kewenangan pengelolaan uang untuk kepala sekolah,” katanya

“Nah sekarang guru, tenaga kependidikan perlu berapa sekian orang, kan harus di sepakati, ternyata tidak sepakat, tidak mau, menginginkan seperti keinginan sendiri, saya kumpulkan, tetapi belum selesai saya ngomong sudah bubar. Setalah itu besok nya Plt mau masuk sekolah, tetapi ruangannya dikunci dan sekarang sudah mulai lagi dikunci ruangannya dari pihak guru, nah kita undang kedua belah pihak manajemen, tidak mengundang orang tua murid tapi ko kenapa datang bawa poster demo,” tambah Hanafi.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *