Penimbunan Produk Masker Jenis N95 Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

  • Whatsapp
Muhamad Ridho Prasetiyo

Penulis Artikel: Muhamad Ridho Prasetiyo (E.2020037)

Mahasiswa Magister Hukum

Bacaan Lainnya

Universitas Djuanda Bogor

Tugas: Hukum Persaingan Usaha

PENIMBUNAN PRODUK MASKER JENIS N95 DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Ada 2 tujuan dari artikel ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum bagi tindakan penimbunan masker N95 yang dilakukan oleh pelaku usaha selama wabah. (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah.

Rumusan Masalah artikel ini adalah:

Berdasarkan uaian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindakan penimbunan masker N95 yang dilakukan oleh pelaku usaha selama wabah?

2. Bagaimakah sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan masker

N95 selama wabah?

Tahun 2020, corona virus merebak hampir ke seluruh dunia. Berawal dari kota WuhanTiongkok, corona virus mewabah dengan sangat cepat ke negaranegara di benua asia, bahkan dataran Amerika dan Eropa. Virus corona atau coronavirus ini menyerang pernafasan dan belum ditemukan vaksinnya. Di negara Tiongkok sendiri, virus ini telah memakan ratusan ribu korban. Kotakota yang penduduknya banyak terjangkit virus ini, pun ikut diisolir demi mencegah penyebaran virus yang lebih Pluas.

Guna melakukan langkah pencegahan, masyarakat dihimbau oleh National Institute of Health untuk mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun dengan bersih, menghindari menyentuh wajah, hidung atau mulut apabila tangan ada dalam keadaan kotor, menghindari interaksi ataupun berdekatan dengan orang yang terinfeksi coronavirus, melaksanakan proses sterilisasi. Proses ini diaplikasikan pada objek-objek yang berpotensi meningkatkan penyebaran virus Covid 19 secara berkala, dan menggunakan masker apabila berpergian.

Jenis masker yang digunakan untuk mencegah terjangkit virus corona adalah N95. Masker ini memiliki design yang dapat menyaring partikel-partikel halus yang ada diudara hingga 95%, sehingga masker ini menjadi benda yang sangat diperlukan dalam keadaan wabah seperti saat ini. Masker N95 menjadi barang yang sangat diinginkan (on demand) di berbagai negara.

Tiongkok atau China adalah negara no 1 di dunia yang memiliki penduduk terpadat, terang saja stock masker disana tidak dapat mencukupi kebutuhan seluruh warganya. Tentu saja banyak sekali warga negara Indonesia yang masih memiliki sanak saudara yang tinggan di China akan memberikan bantuan kepada keluarga mereka yang tinggal di negeri tirai bambu tersebut, salah satunya dengan cara mengirimkan masker pernafasan.

Pelaku bisnis yang menjual masker, dikeadaan seperti ini, tetap bersikap selayaknya pelaku bisnis yang sepenuhnya mencari keuntungan seakan-akan keadaan ini adalah keadaan yang sangat menguntungkan bagi mereka. Tidak tanggung-tanggung harga masker menjadi sangat mahal, yang sebelumnya dijual Rp. 200.000,- per kotak (isi 20pcs) setelah terjadinya penyebaran virus ini menjadi RP.1.300.000,- per kotak. Walaupun terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan ini, masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang mencari masker N95, tentu saja dengan niat untuk mengirimkan bantuan kepada keluarganya yang masih tinggal di China dan untuk melakukan langkah pencegahan kepada diri mereka dan keluarga mereka di Indonesia.

1 Pemerintah Indonesia pun sangat aktif dalam usaha membantu China dalam menghadapi wabah ini dengan cara mengeksport masker N95, namun kondisi di Indonesia sendiri, masker menjadi sangat mahal dan langka. Dikarenakan hal ini YKLI (Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia) memberi keterangannya melaui media kompas pada hari Jumat, 14 Februari 2020 YKLI mensinyalir terjadi penimbunan masker yang dilakukan distributor guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dikarenakan hal ini sirkulasi distribusi masker di pasar menjadi kacau dan harga menjadi sangat tinggi.

2 Perilaku berusaha dengan cara menimbun barang sehingga harga barang menjadi sangat mahal adalah salah satu pelanggaran dan kompetisi bisnis yang dilakukan secara tidak sehat serta kegiatan bisnis yang menyimpang ini tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Umumnya kompetisi ini dilakukkan antara pelaku bisnis dalam ruang lingkup melaksanakan kegiatannya bisnisnya, mulai kegiatan produksi, marketing barang dan jasanya dilakukan secara curang atau melawan hukum hal ini ditegaskan pada regulasi di atas. Kegiatan bisnis yang melanggar hukum ini merugikan konsumen secara materiil dan imateriil. Kajian ini jika dibandingkan dengan studi-studi terdahulu sekilas memiliki kesamaan topik yang mengkaji persaingan usaha tidak sehat, namun terdapat perbedaan pada kajian yang diteliti.

Dalam studi yang dilaksanakan Aisyah Dinda Karina pada tahun 2019 yang berjudul Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional dan juga penelitian dari Ayup Suran Ningsih pada tahun 2019 yang berjudul Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Penelitian Aisyah Dinda Berfokus pada pengaturan, sanksi dan perlindungan hukum UU NO 5 Tahun 1999 terhadap minimarket waralaba3, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayup Suran berfokus pada implikasi atas pengecualian usaha kecil terhadap pelaku usaha kecil serta potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM.

4 Dilihat dari dua penelitian diatas dalam penelitian ini pun memiliki fokus yang berbeda yakni pengaturan hukum terhadap kompetitor bisnis yang melakukan penimbunan dalam kondisi darurat serta bentuk sanksi hukum bagi penimbun, dengan demikian berdasarkan pemaparan fenomena diatas mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut kajian ilmu hukum terkait aktivitas bisnis yang menyimpang dalam kompetisi bisnis yang dilakukan oleh kompetitor kompetitor tanpa bertanggung jawab atas dampak negative dari aktifitasaktifitas bisnis tersebut dengan judul“Tinjauan Yuridis Tentang Penimbunan Produk Masker N95 Ditinjau dari UU NO 5 Tahun 1999”.

Artikel ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pengaturan hukum tentang tindakan penimbunan masker N95 dimuat dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila ditemukan pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah, maka pelaku usaha tersebut dapat dijatuhkan sanksi yang bersifat administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang tindakan penimbunan masker N95 selama wabah dimuat dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah diancam dengan sanksi administratif ataupun hukuman pidana.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *