JAKARTA, CEKLISSATU -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan pembangunan fasilitas olahraga di daerah harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar penambahan infrastruktur fisik.

Menurut Erick, setiap usulan pembangunan sarana olahraga perlu dikaji secara cermat agar fasilitas yang dibangun memiliki fungsi jelas dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Perencanaan juga harus mempertimbangkan kebutuhan daerah serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Pesan itu disampaikan Erick dalam Forum Nasional: Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Dalam forum tersebut, ia menyinggung adanya permintaan dari sejumlah daerah terkait rekomendasi pembangunan fasilitas olahraga.

Erick menilai, setiap permintaan perlu disertai alasan dan kebutuhan yang jelas sebelum ditindaklanjuti. Dengan demikian, keputusan pembangunan dapat didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan semata-mata keinginan untuk menghadirkan bangunan baru.

“Ini kebutuhan yang memang harus kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun tempat,” ujar Erick dalam forum tersebut.

Pernyataan itu menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan dalam perencanaan infrastruktur olahraga. Pemerintah perlu memastikan fasilitas yang dibangun sesuai dengan kondisi daerah dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Erick Thohir Soroti Usulan Pembangunan Olahraga

Dalam pemaparannya, Erick mengungkapkan adanya sejumlah daerah yang mengajukan permintaan rekomendasi pembangunan fasilitas olahraga. Namun, ia menekankan bahwa setiap usulan tidak bisa hanya dilihat dari rencana pembangunan fisik, melainkan harus mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai.

Kebutuhan fasilitas olahraga di setiap daerah dapat berbeda, bergantung pada kondisi wilayah, karakteristik masyarakat, serta sarana yang telah tersedia. Karena itu, proses perencanaan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata calon pengguna.

Pendekatan tersebut penting untuk memastikan pembangunan tidak berakhir pada penyediaan gedung atau lapangan tanpa perencanaan pemanfaatan yang memadai.

Fasilitas olahraga pada dasarnya dapat mendukung berbagai kegiatan, mulai dari olahraga masyarakat, pembinaan atlet, hingga pengembangan aktivitas kepemudaan. Namun, penentuan jenis dan fungsi fasilitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi.

Dengan perencanaan yang tepat, sarana olahraga diharapkan dapat digunakan secara berkelanjutan dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Sebaliknya, pembangunan tanpa kajian kebutuhan yang memadai berisiko membuat fasilitas tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu, kejelasan tujuan menjadi salah satu aspek penting sebelum pemerintah menetapkan keputusan pembangunan.

Erick tidak memerinci daerah yang mengajukan usulan, jenis fasilitas yang diminta, maupun kriteria khusus untuk menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, mekanisme penilaian dan tindak lanjut setiap usulan masih perlu dilihat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Selain menyoroti kebutuhan masyarakat, Erick turut menekankan pentingnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan fasilitas olahraga. Keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program yang dirancang dapat dilaksanakan sesuai kondisi di lapangan.

Menurutnya, kebijakan pembangunan olahraga tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan, regulasi, serta pelaksanaan program agar memiliki arah yang jelas.

Dalam forum nasional tersebut, Erick juga menyinggung perlunya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan regulasi olahraga dan pembangunan.

Koordinasi yang baik diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan daerah sekaligus memperjelas peran setiap pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Sementara itu, pemerintah pusat perlu memastikan usulan yang diajukan selaras dengan arah kebijakan dan tujuan pembangunan olahraga nasional.

Melalui komunikasi dan koordinasi tersebut, proses pengambilan keputusan diharapkan lebih terarah serta mempertimbangkan manfaat fasilitas bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan Harus Memberikan Manfaat Nyata

Penegasan Erick menempatkan kebutuhan warga sebagai pertimbangan utama dalam pembangunan infrastruktur olahraga. Prinsip tersebut menuntut agar setiap usulan tidak hanya menjelaskan bentuk bangunan yang akan dibuat, tetapi juga tujuan, calon pengguna, dan manfaat yang diharapkan.

Penentuan prioritas pembangunan juga perlu mempertimbangkan ketersediaan fasilitas yang sudah ada, kebutuhan masyarakat, serta rencana pemanfaatan setelah pembangunan selesai.

Dengan demikian, pembangunan sarana olahraga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga, sekaligus mendukung pembinaan atlet dan pengembangan kepemudaan.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan prinsip tersebut menjadi proses perencanaan dan keputusan yang terukur. Kejelasan kriteria, koordinasi lintas pemerintahan, serta evaluasi pemanfaatan fasilitas menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Melalui pendekatan berbasis kebutuhan, pembangunan fasilitas olahraga diharapkan tidak berhenti pada penambahan infrastruktur, tetapi benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Pesan Erick dalam forum nasional tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan olahraga tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya fasilitas yang berdiri, melainkan juga oleh kesesuaian fungsi, tingkat pemanfaatan, dan manfaatnya bagi masyarakat.