Walhi Jabar Semprot PT BSM dan ESDM Jangan Salahkan Alam Dampak Longsor di Rumpin

  • Whatsapp

BOGOR, Ceklissatu.com— Longsor dan pergerakan tanah beberapa waktu lalu yang menerjang 2 Kampung yakni Jatinunggal dan Ciatar di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor mendapatkan perhatian darah Wahana Lingkungan (Walhi) Jabar.

Menurut Ketua Walhi Jabar, Mieki W Paendong mengatakan pihak perusahaan tambang yakni PT BSM jangan juga menyalahkan alam terjadinya longsor dan pergerakan tanah yang mengakibatkan puluhan rumah terdampak dan warga harus mengungsi.

Bacaan Lainnya

“Jqngan juga menyalahkan alam, ada juga faktor geologi yang memang seharusnya sejak awal harus jadi kajian. Kalau kami berani kesimpulan bahwa itu ada dampak aktivitas pertambangan disitu dengan cara terbuka terhadap lubang galian yang ada dilokasi,”kata Ketua Walhi Jabar Mieki W Paendong saat dikonfirmasi.

Ia menegaskan dari beberapa pantauan dibeberapa media dan informasi warga bahwa perusahaan tambang tersebut (PT BSM) melakukan aktivitas Pertambangannya dengan menggunakan metode-metode yang tidak ramah lingkungan. Bahkan hal itu menjadi trigger pemicu longsor yang terjadi di Rumpin.

“Seharusnya hal ini menjadi sisi kelam pertambangan terlepas mereka memiliki ijin atau tidak itu yang meski kita kritisi. Itu kan memberikan dampak terlebih dari faktor faktor lain dengan cara membuat lubang terbuka yang membuat unsur air dari lapisan tanah terkikis sehingga membuat tanah labil,”katanya.

Dengan begitu, Walhi Jabar harus ada evaluasi karena hal itu sebenarnya menjadi pengawasan dinas ESDM Provisi Jawa Barat kan pertambangan itu boleh dilakukan jaraknya minimal 1 Kilometer dari pemukiman.

“Kedepannya berharap untuk jangka pendek harus ada evaluasi bagaimana SOP yang dilakukan apakah benar-benar melaksanakan SOP atau emang tidak melaksanakan SOP,”tegasnya.

Ia lebih lanjut menceritakan sejak lama Walhi Jabar sudah menyoroti pertambangan yang ada di Jawa Barat termasuk di wilayah Kabupaten Bogor.

Saat itu ketika momentum Pilkada Jabar Pihaknya mendesak calon gubernur ketika terpilih untuk moratorium ijin tambang baru, saat itu cukup direspon dengan beberapa kajian. Namun saat ini tidak ada tindak lanjut kemudian ada UU cipta kerja yang kewenangan di pusat.

“Paling untuk saat ini melakukan desakan paling awal lewat strategi kampanye bahwa aktivitas pertambangan selain akan merubah bentang alam selain dampak longsor aktivitas truk pengangkut rusaknya jalan pontensi itu yang harus dipikirkan, kalau bisa harus dihentikan aktivitas pertambangan,”Pungkasnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *