Waduh! 2,9 Juta Orang Indonesia Masih Buta Aksara

  • Whatsapp

JAKARTA, Ceklissatu.com – Saat ini di Indonesia masih ada sekitar 2,9 juta orang yang buta aksara. Meski presentase buta aksara turun 1,78 persen dari tahun 2019, namun itu bukanlah angka sedikit sehingga perlu menjadi perhatian khusus pemerintah.

Adapun lima provinsi yang tinggi buta aksaranya yaitu Papua (22,03%), Nusa Tenggara Barat (7,52%), Sulawesi Barat (4,46%), Nusa Tenggara Timur (4,24%), dan Sulawesi Selatan (4,11%).

Bacaan Lainnya

“Dari data Susenas BPS persentasenya pada tahun 2020 turun menjadi 2.961.060 orang,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri pada Bincang Pendidikan secara virtual.

Sebagai solusi, Kemendikbudristek, melakukan beberapa langkah strategis yang dinilai mampu mendorong percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia dengan capaian angka melek aksara untuk usia 15-59 tahun. Pertama, pemutakhiran data buta aksara bekerjaana dengan BPS.

“Dengan demikian, dapat diukur capaian penuntasan buta aksara dan diketahui peta sebaran penduduk buta aksara tersebut sampai tingkat provisni dan Kabupaten/Kota. Mengacu pada peta sebaran buta aksara tersebut, kami menetapkan kebijakan layanan program pendidikan keaksaraan,” tutur Jumeri.

Langkah kedua, peningkatan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan dengan fokus utama pada daerah tertinggi persentase buta aksaranya. Diterangkan Jumeri, Kemdikbudristek melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem blok atau klaster, yaitu memusatkan program di kabupaten terpadat buta aksara.

Sistem blok dalam penuntasan buta aksara ini dipandang cukup efektif dalam upaya menurunkan persentase buta aksara. Bagi wilayah yang memiliki kekhususan, Kemendikbudristek juga menggulirkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah dan kearifan budaya lokal, seperti program Keaksaraan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil/Khusus.

“Hal ini sebagai upaya untuk menjangkau yang tak terjangkau,” lanjut Dirjen Jumeri.

Langkah ketiga, Kemendikbudristek mengembangkan jejaring dan sinergi kemitraan lintas sektor dalam penuntasan buta aksara dan pemeliharaan kemampuan keberaksaraan warga masyarakat. Mekanismenya dengan melakukan sharing anggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu kemitraan dengan perguruan tinggi, melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dikoordinasikan oleh Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas serta Dinas Pendidikan kabupaten dengan sasaran lembaga pendidikan nonformal dan organisasi mitra yang bergerak di bidang pendidikan seperti Aliansi Masyarakat Adat.

Tahap akhir, untuk mengimplementasikan layanan program pada daerah terpadat tersebut, diperlukan inovasi seperti inovasi layanan program secara daring sehingga mempercepat akses oleh penyelenggara/pendidik/peserta didik melalui http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id dan http://sibopaksara.kemdikbud.go.id.

Dilanjutkan Jumeri, penggerak pendidikan keaksaraan perlu memandang pandemi Covid-19 sebagai momentum yang tepat bagi untuk mengubah paradigma pendidikan dan pembelajaran. “Mulai dari menganalisis peran pendidik, kebijakan, sistem, tata kelola, serta tindakan yang efektif yang dapat mendukung aktivitas pendidikan dan pembelajaran. Terutama dengan mengintegrasikannya dengan berbagai kemudahan akses informasi berbasis teknologi,” jelasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *