Tunggu Keputusan Kanwil, Rekening Bank Puja Wireja Masih di Blokir BPN

  • Whatsapp

BOGOR – Kuasa hukum warga penyewa lahan di Kelurahan Kayu Manis, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, yang terdampak pembangunan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) kembali mendatagi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, Senin (13/1/2020).

Kuasa hukum warga Kemas M Buyung Akbar beserta perwakilan warga kembali menanyakan kepada BPN Kota Bogor perihal surat tembusan BPN Kota Bogor yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Jawa Barat tentang pemblokiran rekening bank pemilik lahan atasnama Puja Wireja.

Bacaan Lainnya

Selain itu, mereka juga kembali mengonfirmasi perubahan peta bidang dimana diduga terdapat selisih ukur, dan kembali meminta untuk dilakukan pengukuran ulang serta penetapan kembali.

“Pemblokiran rekening bank pemilk tanah Puja Wireja. Kemudian kami mengonfirmasi membali kualifikasi tempat usaha ada terlewat dan itu jelas ada dalam lampiran berita acara,” ujar Buyung kepada ceklissatu.com.

Penetapan nilai appraisal dan sebagainya, lanjut Buyung, semua yang ditanyakan kembali kepada BPN Kota Bogor untuk kembali menindaklanjuti tembusan yang diterima oleh pihaknya dan diterima baik BPN.

“Semua nanti akan sesuai petunjuk dari Kanwil BPN Jabar. Pimpinan BPN Kota Bogor masih menunggu, mereka mengakomodir semua aspirasi kami (warga),” papar Buyung.

Saat ini, Buyung dan warga penyewa lahan berharap ada keputusan maupun kebijakan lain yang diberikan dari Kanwil BPN Jawa Barat untuk para penyewa lahan sehingga menjadi solusi terbaik.

“Kami bertemu Kanwil BPN Jabar di Garut, mereka sudah terima perihal surat yang kami layangkan. Terkait birokrasi kami menunggu, namun prinsipnya mereka mengacu kepada teknis pelaksanaan Tupoksi dari BPN mengenai penetapan peta bidang,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembebasan lahan untuk proyek Tol Bogor Out Ring Road (BORR) sesi IIIA di Kecamatan Tanah Sareal, masih menyisakan masalah. Pasalnya, sejumlah penyewa lahan yang dibangun lapak untuk usaha tidak mendapat ganti rugi sesuai peraturan. Untuk itu, warga kembali melayangkan surat protes ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor.

Penulis : Edwin Suwandana
Editor : Sahrul Nur Rahmat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *