Tolak Omnibus Law, DPRD Kabupaten Bogor Akan Surati DPR-RI

BOGOR, Ceklissatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, akan menyurati DPR-RI atas terbitnya Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim mengatakan, surat tersebut adalah bentuk penolakan pihaknya terhadap aturan yang kontroversial tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kami minta (undang-undang) itu dicabut. Surat ini akan segera dikirim ke DPR-RI bersama dengan beberapa masukkan dari para buruh,” jelas Agus Salim usai hadir di tengah-tengah buruh di depan Gerbang Pemkab Bogor, Kamis (8/10/20).

Menurutnya, masih ada peluang
undang-undang tersebut untuk dicabut. Apalagi, respon para buruh tersebut sudah sangat luar biasa. Bahkan mahasiswa hingga pelajar di beberapa daerah juga merespon sama, menolak aturan tersebut.

“Kami ingin itu dicabut. Peluang itu masih ada, asal ada itikad baik dari pusat. Kami akan sampaikan ini ke DPR-RI,” tegas Politisi PKS itu.

Agus Salim tak sendiri, saat menghampiri massa aksi kemarin, ia juga didampingi beberapa anggota DPRD yang lainnya. Seperti Hanafi, Ruhiyat Sujana, Ade Sanjaya, Irman Nurcahyan, dan Teguh.

Editor: Ayatullah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *