Tim Penilai Verifikasi Lapangan Monitoring Evaluasi KIP Jawa Barat Kunjungi PPID Utama Kota Banjar.

  • Whatsapp

BANJAR,Ceklissatu.com – Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Wawan Gunawan, beserta jajaran menerima langsung Kunjungan Tim dari Komisi Informasi Husni Mubarok selaku Komisioner Bidang PSI, Dr. Anne Friday Safaria selaku Tim Penilai di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.

Nana menuturkan, Keberadaan PPID sangat penting, terlebih diera industri 4.0 informasi mengalir deras dengan cepat. Saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Untuk itu kita harus respon cepat dalam memenuhi berbagai permintaan informasi yang dibutuhkan masyarakat,” kata Nana, Selasa (02/11/21).

Peran dan fungsi PPID,
Tidak hanya mengelola dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat lanjut Nana, juga sebagai ujung tombak dalam membranding program kegiatan Pemerintah Kota Banjar kepada seluruh masyarakat.

“Sekarang ini kebutuhan akan informasi meningkat secara signifikan, meningkatnya kesadaran itu harus dibarengi dengan layanan pemberian informasi publik yang profesional dari pemerintah, dengan semangat pelayanan cepat, akuntabel, tepat, murah dan transparan.

Selanjutnya, dilaksanakan penilaian pada Dinas Komunikasi Informatika Kota Banjar selaku PPID Utama Kota Banjar dengan pemeriksaan dokumen-dokumen beserta kuesioner kelengkapan nilai meliputi Kelembagaan PPID, Standar Pelayanan Informasi, Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat dan Informasi Serta Merta serta pemeriksaan Website PPID.

Kemudian Tim Komisi Informasi didampingi PPID Utama melanjutkan verifikasi kepada PPID Pembantu untuk melihat sistem dan standar pelayanan Informasi Publik. Dinas Pendidikan Kota Banjar dipilih langsung oleh Tim Penilai sebagai PPID Pembantu yang di uji petik.

Peserta Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Publik se- Jawa Barat Tahun 2021 terdiri dari 27 Daerah Kabupaten/Kota se- Jawa Barat, 11 Badan Usaha Milik Daerah, 37 OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 11 Instansi vertikal di Provinsi Jawa Barat, 14 Organisasi Non Pemerintah, 16 Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Barat dan semua akan melewati masa penilaian dalam penyajian informasi publik yang pada akhir penilaian akan menghasilkan kategori-kategori berikut, yakni Badan Publik Informatif, Badan Publik Menuju Informatif, Badan Publik Cukup Informatif, Badan Publik Kurang Informatif, dan hal tersebut diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *