Tekan Mobilitas Selama Libur Nataru, Kota Bogor Terapkan Ganjil Genap

  • Whatsapp
Petugas gabungan mengatur lalin saat penerapan ganjil genap di Check Point, Terminal Baranangsiang, Kota Bogor. Foto: Wulan

BOGOR, Ceklissatu.com – Kepolisian Resor Bogor Kota berencana akan menerapkan kembali sistem ganjil genap berdasarkan pelat nomor kendaraan untuk mengantisipasi penyebaran kasus Covid-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021.

Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, pemberlakuan ganjil genap itu dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat yang telah mewanti-wanti agar seluruh daerah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 jelang Nataru.

Bacaan Lainnya

“Statusnya nanti kalau diturunkan (PPKM Level 3), tentunya kita juga akan melakukan pembatasan mobilitas (ganjil genap). Nanti kita lihat dulu apa petunjuknya dari pemerintah pusat,” ungkap Susatyo, Kamis (25/11/2021).

Susatyo mengemukakan, tidak hanya melakukan pembatasan mobilitas lewat sistem ganjil genap, kepolisian bersama pemerintah daerah juga akan menyiapkan rumah sakit dan tempat penampungan (isolasi) jika seandainya terjadi lonjakan kasus Covid-19 selama libur Nataru.

Dirinya pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan menerapkan protokol kesehatan meskipun saat ini kasus Covid-19 di Kota Bogor sudah cukup melandai.

Apalagi, sambung Susatyo, pemerintah pusat sudah menyampaikan telah terjadi peningkatan kasus Covid-19 setidaknya dalam dua minggu terakhir.

“Kemarin kita sudah merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan mulai 1 Desember nanti sampai libur Nataru. Sehingga tidak lagi ada lonjakan kasus seperti yang terjadi di awal Januari 2021 lalu,” bebernya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Inmendagri pengetatan mobilitas masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru tersebut akan berlaku selama 10 hari, mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Di dalam Inmendagri telah diatur larangan cuti atau bepergian bagi seluruh para pekerja dan pegawai pemerintahan selama jelang Natal dan Tahun Baru nanti.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mewanta-wanti kepada seluruh jajaran menteri kabinetnya agar jelang Nataru seluruh daerah harus diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3.

Hal ini menghindari kondisi serupa yang terjadi di Eropa, karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di negara tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *