Salah Langkah di Aturan PSBB, Pemkab Minta Diseragamkan

Salah Langkah di Aturan PSBB, Pemkab Minta Diseragamkan

BOGOR, Ceklissatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, meminta penyeragaman dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, penyeragaman PSBB pra AKB di Bodebek dilakukan agar tidak ada lagi peraturan daerah yang berbeda-beda.

Bacaan Lainnya

“Misalnya soal jam operasional seperti dibukanya toko modern, ataupun kafe dan restoran. Kemarin aturan di kita berbeda dengan Kota Bogor,” jelas Iwan, Selasa (27/10/20).

Menurutnya, penyeragaman aturan akan membawa dampak yang baik untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19. Karena, penekanan jumlah pengunjung, bisa diatur dengan baik melalui kesamaan aturan.

“Jadi jangan sampai dan jangan ada lagi, Kabupaten Bogor tidak boleh membuka wisata air misalnya tapi di Bekasi boleh. Begitu juga sebaliknya. Nah kita minta Bodebek ini menjadi prioritas soal aturan PSBB ini,” jelasnya.

Iwan menilai, wilayah Bodebek hampir sama seperti DKI yang seharusnya aturan PSBB pra-AKB nya ditarik ke atas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebagai wilayah prioritas.

“Selama ini Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan wilayah-wilayah tersebut tidak seragam dalam aturan. Kita ingin diseragamkan. Entah aturannya dilonggarkan atau seperti apa, itu tergantung dari Pemprov Jabar,” terangnya.

Penyeragaman tersebut bukan tanpa alasan. Angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor yang setiap harinya mengalami peningkatan, menjadi pertimbangan. Meski secara jumlah penduduk, angka tersebut masih berada di bawah daerah lain.

“Kita minta dua hal. Pertama soal waktu atau jam operasional. Kedua soal tempat atau lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk dibuka, yang tetap mengedepankan protokol kesehatan,” tandas Iwan.

Sekedar diketahui, pada penerapan PSBB pra-AKB ke empat yang berlaku hingga 27 September 2020 (hari ini-red), Pemkab Bogor melarang lima jenis usaha untuk beroperasi.

Di antaranya kolam renang umum atau wisata air, bioskop, sarana olahraga (gym), rumah bernyanyi, spa dan panti pijat.

Sementara untuk pusat perbelanjaan seperti minimarket, pasar tradisional dan mal. Pemkab Bogor tetap memperbolehkan beroperasi, dengan catatan beberapa aturan protokol kesehatan.

 

 

Editor: Ayatullah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *