Reses Dewan, Politisi PKS Banyak Terima Keluhan Pelayanan KTP dan BPJS

  • Whatsapp

BOGOR, Ceklissatu.com – Mardiyanto politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini duduk di Komisi I DPRD Kota Bogor melakukan safari politik di masa reses dewan ke sejumlah titik di daftar pemilihannya (dapil) Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Salah satunya di Kampung Dukuh Jawa, RW06, Kelurahan Cikaret, Rabu (8/9/2021).

Di sana, Mardiyanto yang didampingi Ketua RW setempat melakukan diskusi serta mendengarkan aspirasi warga Cikaret yang didominasi ibu-ibu di sebuah majlis.

Bacaan Lainnya

Di hadapan Anggota DPRD, ibu-ibu Dukuh Jawa menyampaikan berbagai keluhannya, diantaranya terkait pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga BPJS Kesehatan.

“Pak, punten saya ingin menyampaikan terkait KTP. Sudah satu tahun saya membuat KTP, tapi belum jadi-jadi. Sampai sekarang yang saya pegang baru selembar Surat Keterangan (Suket), harus gimana ya pak,” ungkap salah seorang warga kepada Mardiyanto.

Sementara, warga lainnya ada juga yang menanyakan terkait BPJS Kesehatan Mandiri yang ingin dialihkan ke BPJS PBI. “Izin pak, saya selama ini punya BPJS mandiri tapi ingin dialihkan ke BPJS PBI, bisa ga ya pak. Soalnya saya sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya, apalagi sekarang ini lagi susah,” ucapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD dari Fraksi PKS ini akan coba memfasilitasinya dengan menyampaikan keluhan tersebut ke Pemerintah Kota Bogor dan juga dinas terkait.

Namun di samping itu, Mardiyanto menilai keberadaan pengurus RT dan RW di wilayah Cikaret ini nampaknya secara pemerintahan ada yang tidak beres di dalam melayani masyarakat. Sebab, kata dia, permasalahan KTP dan juga BPJS itu seharusnya merupakan tugas daripada para pengurus RT dan RW.

“Ternyata apa yang disampaikan warga banyak diluar ekspektasi. Ini permasalahan paling rendah, misalnya Suket yang hampir dua tahun tetapi KTP-nya belum jadi. Ini cukup miris ya, kenapa bisa seperti ini, dan bisa dikatakan ini ranahnya RT dan RW, sehingga kalau saya lihat secara pemerintahan ada yang tidak beres dan ini menjadi fungsi pengawasan kami,” kata Mardiyanto.

Selain itu, lanjut Mardiyanto, dalam resesnya kali ini pihaknya juga mendapat aspirasi warga soal BPJS Kesehatan, dimana warga itu menginginkan BPJS yang sekarang secara mandiri berganti ke PBI.

“Ini juga perlu ditingkatkan dan perlu lebih peduli, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini yang otomatis kemampuan masyarakat untuk berbayar itu berat. Mohon kiranya dialokasikan dana dari pemerintah bagi masyarakat yang memang tidak mampu untuk penebusan tunggakan BPJS, sehingga begitu dilunaskan dialihkan ke PBI. Itu harapan saya di Cikaret RW06,” pungkasnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *