Raperda Perubahan Status PDJT dari BUMD ke Perumda tak Kunjung Disahkan

  • Whatsapp

BOGOR, Ceklissatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor masih bersikukuh meminta Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, dengan alasan ada perkara hukum yang sedang ditangani Korp Adhyaksa. Akibatnya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan status Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) tak kunjung disahkan.

Padahal, sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat telah menerbitkan LO. Diketahui, raperda tersebut telah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) PDJT sejak November 2020, sedangkan pansus akan kadarluarsa pada 9 November 2021 mendatang.

Bacaan Lainnya

Disinggung mengenai permintaan LO tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Ario Wicaksono mengaku belum mengetahui adanya permintaan tersebut. “Saya belum monitor, nanti ditanyakan terlebih dahulu ke Kasi Datun,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (26/10).

Sementara itu, Pengurus Bidang Pembangunan Daerah Korp Alumni HMI (HMI) Bogor, Dwi Arsywendo mempertanyakan langkah DPRD kembali meminta LO dari Kejari Kota Bogor, setelah sebelumnya sudah mendapat LO dari Kejati Jabar.

“Koq minta LO lagi? Kan sudah ada. Kalau alasannya saat ini sedang ada kasus hukum, itu kan berbeda. Sebab, setahu saya raperda ini hanya soal perubahan nama sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Sedangkan yang digarap kejaksaan itu soal pengelolaan keuangan,” jelasnya.

Dwi menegaskan, apabila DPRD merasa perlu untuk mengetahui secara mendetail mengenai pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) hingga penggunaan dana penyehatan sebesar Rp5,5 miliar, sebaiknya DPRD membuat pansus baru yang menguliti soal hal itu.

“Lebih baik dewan buat pansus baru soal pengelolaan anggaran PDJT hingga menyebabkan perusahaan pelat merah itu, mati segan hidup tak mau. Sebab, perubahan status sendiri itu amanat undang-undang,” kata pria yang juga advokat pada kantor hukum Arsywendo & Partner itu.

Pansus untuk menguliti pengelolaan anggaran PDJT, sambung dia, diperlukan untuk memgetahui penggunaan dana PMP dan penyehatan selama PDJT berdiri hingga terseok-seok seperti saat ini. “Yang bermasalah itu kan pengelolaan anggarannya yang sekarang ditangani kejaksaan. Mestinya dewan fokus meminta pertanggung jawaban. Kalau menahan pengesahan raperda perubahan status, ya nggak nyambung,” ungkapnya.

Dwi menilai bahwa perubahan status PDJT dari BUMD menjadi perumda merupakan bentuk itikad baik Pemkot Bogor untuk kembali menggeliatkan operator Transpakuan. “Sebenarnya ini upaya yang baik dalam menata transportasi, seharusnya ini mendapat dukungan semua pihak,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan bahwa permintaan LO kepada Korp Adhyaksa lantaran Ketua Pansus perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) meminta pendapat hukum tentang pengesahan raperda tersebut.

“Jadi kami tidak berbicara mengenai kasus yang sedang berjalan di kejari. Jadi normatif saja, kami minta pandangan hukum,” ujarnya kepada wartawan, Senin (25/10).

Jenal berharap, sebelum 9 November 2021 Kejari Kota Bogor sudah mengeluarkan LO mengenai raperda itu. Lantaran, apabila melewati 9 November pansus PDJT akan kadarluarsa.

“Kalau sampai 9 November LO belum keluar, otomatis nanti akan dihandel oleh Badan Pembuat Perda (Bapemperda) untuk dimasukan ke Badan Musyawarah (Bamus) agar dijadwalkan paripurna. Tapi mudah-mudahan LO tuntas sebelum pansus selesai,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, kendati nantinya LO dikeluarkan setelah pansus kadarluarsa, hal itu takkan berpengaruh terhadap raperda tersebut. “Yang kadarluarsa pansusnya, raperda tidak,” ucapnya.

Jenal menjelaskan, permintaan LO dilakukan lantaran ada kekhawatiran DPRD terhadap adanya kasus yang saat ini sedang digarap kejaksaan.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *