“Puncak Ngahiji” Ingin Empat Kecamatan Ini Bebas Keluar Masuk Puncak

  • Whatsapp
Suasana kemacetan menuju arah Kawasan Puncak, Bogor, Senin (16/8/2021). Foto: Wulan

BOGOR, Ceklissatu.com – Kelompok warga yang mengatasnamakan Puncak Ngahiji menginginkan kebijakan penyekatan yang dilakukan petugas di kawasan wisata Puncak, tidak berlaku untuk empat kecamatan yang mereka klaim masuk ke dalam wilayah Puncak.

Empat kecamatan tersebut di antaranya Caringin, Cijeruk, Cigombong, dan Kecamatan Tamansari.

Bacaan Lainnya

“Jadi selain masyarakat Ciawi, Megamendung dan Cisarua yang dibebaskan beraktivitas di Jalur Puncak, kami juga ingin warga Caringin, Cijeruk, Cigombong serta Tamansari yang masuk ke dalam bagian wilayah selatan direkomendasikan boleh melintasi Jalur Puncak dengan menunjukkan KTP atau SIM,” ujar juru bicara Puncak Ngahiji, Azet Basuni, Kamis (16/9/21).

Rekomendasi tersebut disampaikan Puncak Ngahiji seiring wacana penerapan sistem ganjil-genap yang akan menjadi permanen di kawasan wisata Puncak.

Disamping itu, pada pertemuan bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diwakili Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta pada Selasa 14 September 2021, Puncak Ngahiji pun mengusulkan beberapa hal untuk dipertimbangkan.

Di antaranya peniadaan sistem satu arah atau one way saat pelaksanaan ganjil-genap pada Sabtu dan Minggu untuk arus pengunjung.

“Namun kami minta hal itu terbalik. Saat arus balik wisatawan dari Puncak, kami ingin one way tetap diterapkan menyesuaikan kondisi di lapangan pada hari Sabtu dan Minggu,” kata Azet.

Selain itu, pada pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Polres Bogor, Polresta Bogor Kota, Polres Sukabumi dan Cianjur serta Korlantas Polri tersebut, Puncak Ngahiji juga mengusulkan jam operasional check point kendaraan di lapangan.

Azet menyebut, check point yang tadinya di mulai pada Jumat pagi, diusulkan berlaku pada Jumat pukul 14:00 WIB sampai dengan keadaan pengunjung normal.

“Kami juga minta angkutan umum Bogor-Cisarua terbebas dari pemeriksaan ganjil-genap,” kata Azet menekankan.

Disamping itu, Puncak Ngahiji meminta tidak ada kendaraan yang diistimewakan saat memasuki Jalur Puncak ketika aturan tersebut dilakukan. Terutama rombongan motor gede atau moge yang seringkali dijumpai dikawal dengan baik saat masuk kawasan wisata tersebut.

Begitu juga dengan wacana penerapan 4 in 1 yang diminta untuk dihapuskan dalam draft rancangan peraturan ganjil-genap Puncak.

“Pembahasan ini belum final, akan ada pertemuan lanjutan bersama Pemkab Bogpr dengan beberapa kementerian salah satunya Kemenhumkam. Yang jelas semua ke Inginan kami sudah disampaikan,” tegas Azet.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *