PPKM Darurat, Mobilitas Warga Kota Bogor Mulai Turun

  • Whatsapp
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto (tengah) didampingi Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro (kiri) dan Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi (kanan) saat memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung Wanita, Kota Bogor, Jumat (2/7/2021). Foto: Wulan

BOGOR, Ceklissatu.com – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa dan Bali di Kota Bogor mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pasalnya, Kota Bogor bisa menekan angka mobilitas masyarakat selama PPKM darurat.

Hal itu disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya usai mengikuti rakor yang dipimpin Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan terkait evaluasi Pembatasan Mobilitas Selama PPKM Darurat.

Bacaan Lainnya

Mobilitas di Kota Bogor selama PPKM darurat disebut terus mengalami penurunan diatas 20 persen
Bima Arya menyampaikan, sesuai paparan yang disampaikan Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali, penurunan mobilitas di Kota Bogor menjadi salah satu yang terbaik di Jawa.

“Jadi penurunan mobilitas Kota Bogor di atas 20 persen, masuk kode warna kuning,” kata Bima Arya di Teras Balai Kota Bogor, Selasa (13/07/2021).

Sebelumnya, Luhut menyatakan, rakor ini merupakan evaluasi atas pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali pasca satu pekan diterapkan.

Kepada para peserta rakor yang diikuti para kepala daerah dan unsur pimpinan Forkopimda, Luhut menyampaikan ada tiga indikator yang digunakan dan kemudian digabung menjadi satu indikator komposit dalam melihat pergerakan masyarakat, yaitu facebook mobility, google traffic dan intensitas cahaya di malam hari dari NASA /NOAA.
“Ketiga indikator tersebut dipilih karena memenuhi dua elemen penting dalam pengawasan pembatasan aktivitas dan pergerakan masyarakat, khususnya PPKM – darurat), yaitu timeliness dan locality. Seluruh indikator yang dipakai dapat mencerminkan aktivitas dan pergerakan masyarakat di level kabupaten/kota dengan lag yang relatif pendek,” jelas Luhut.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menyampaikan, sejak diterapkan PPKM Darurat, menunjukkan adanya penurunan mobilitas masyarakat. Untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah, cukup banyak daerah yang kode mobilitasnya berwarna kuning dibanding sebelumnya.

“Hal itu cukup menggembirakan kita. Secara keseluruhan penurunan yang ada masih landai, belum tajam,” kata Luhut.

Pihaknya membagi 4 kode warna mobilitas yang digunakan, yaitu kurang dari 10 persen (Hitam), 10 – 20 persen (Merah), 20 – 30 persen (Kuning) dan lebih dari 30 persen (Hijau).

Sejak PPKM Darurat dilakukan kata Luhut, telah terjadi penurunan mobilitas di Jawa Bali. Namun masih diperlukan upaya kerja keras untuk menghasilkan penurunan indeks komposit mobilitas dan aktivitas sesuai target.
Berdasarkan indeks google traffic telah menunjukkan penurunan yang tajam, menunjukkan penurunan kepadatan lalu lintas dan keberhasilan penyekatan jalan dalam kota.

Namun berdasarkan facebook mobility, tidak turun setajam google traffic yang mengindikasikan pergerakan orang/masyarakat di wilayah yang lebih kecil masih terjadi.
Untuk itu tegas Luhut, perlu dilakukan peningkatan patroli di wilayah yang lebih kecil, masuk ke perumahan atau kampung untuk memastikan kepatuhan PPKM Darurat dan Protokol Kesehatan.
Penurunan terendah terlihat pada intensitas cahaya di malam hari yang mencerminkan masih tingginya aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas industri dan aktivitas lalu lintas antar-kota di malam hari.

Kepada semua pemda dan jajaran forkopimda, Luhut menyampaikan langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah patroli di malam hari perlu ditingkatkan di wilayah yang lebih kecil, untuk membubarkan masyarakat yang masih berkerumun.
Kemudian, inspeksi terhadap industri esensial yang menerapkan shift malam supaya tetap mengikuti aturan 50 persen kapasitas dan pembatasan mobilitas kendaraan antar kota.
“Saya minta kepada Kapolri, kapolda dan jajarannya untuk terus melakukan penyekatan terhadap mobilitas tidak hanya pada jalan-jalan ring 1, namun juga ke ring 2, serta melakukan patroli ke wilayah-wilayah permukiman untuk memastikan kepatuhan prokes,” tegasnya.

Pada rakor tersebut, Bima Arya didampingi Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Dandim 0606 Kota Bogor, Kol. Inf. Roby Bulan dan Kepala Kejari Kota Bogor, Herry Hermanus Horo di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor.

Editor : Ayatullah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *