Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor dan Kades Watesjaya Terdampak Corona

BOGOR, Ceklissatu.com – Warga RW 06 Kampung Ciletuh Hilir Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, Jawa Barat menilai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor terdampak corona. Bukan bekerja sesuai dengan kittahnya sebagai wakil rakyat yang melayani rakyatnya bukan penguasa.

“Kami dengan tegas menolak pembangunan mega proyek perusahaan MNC Land milik Hary Tanusoedibyo tersebut. Namun, sampai saat tidak ada tindakan dari wakil rakyat tersebut,” ungkap Firman salah satu warga setempat, Sabtu (16/05/2020).

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, pada awalnya pimpinan DPRD Kabupaten Bogor berjanji akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelesaikan permasalahan warga dengan MNC Group. Usai melakukan, inpeksi mendadak pada bulan februari

Usai sidak, kata dia, kasus ini mengendap begitu saja tanpa kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat,”Kami menuntut janji-janji pimpinan stake holder ini sampai sat ini, terdiam tanpa kata & sikap. Ini membuat masyarakat geram dan mulai melahirkan stigma terhadap para stake holder kabupaten bogor tersebut,”kata dia.

“Saya sudah muak dan tidak percaya lagi pimpinan kami sedniri yang mana mereka telah kami pilih melalui tetesan keringat kami, namun akhir-akhirnya mereka mulai khianat!!”.

Apalagi, minggu-minggu ini para stake holder telah menerima bantuan dari MNC Land (anak perusahaan MNC Group) berupa Alat Pelindung Diri (APD). Mulai dari Kepala Desa Watesjaya menerima bantuan APD pada tanggal 14 Mei 2020 dan sampai Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Sismanto pada tanggal 15 Mei 2020.

Ini menarik sekaligus unggahan kalimat tendensius dari tataran konflik yang ada. Bantuan memang sifatnya bebas dari siapapun dan apapun niatnya. Dikarenakan untuk kepentingan umum. Namun kembali kepada peta konflik ini hal yang menarik dan sangat lucu. Pasalnya, disaat sidak seluruh stake holder sangat kecewa berat dikarenakan pihak perusahaan MNC Land tidak hadir didalam kegiatan sidak tersebut, padahal sebelumnya pihak pimpinan DPRD Kab Bogor telah mengirimkan surat tertulis untuk perusahaan MNC Land, namun perusahaan tidak datang.

Kedua Kepala Desa watesjaya yang telah melakukan kontrak politik dengan RW 06 KP. Ciletuh Hilir Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, yang isinya adalah kades akan melakukan sikap tegas terhadap perusahaan MNC Land milik Hary Tanusoedibyo dengan cara menolak tegas pembangunan mega proyek tersebut. Kembali kepada pemberian bantau APD oleh MNC Land kepada stake holder (red).

“Mereka seharusnya paham diri dan sadar diri bahwasanya masyarakat Kampung Ciletuh hilir benar-benar mengaharapkan kehadiran mereka (stake holder) untuk mengakhiri permasalahan yang dialaminya. Namun melihat kegiatan tersebut, masyarakat & kuasa hukumnya merespon dengan tertawa berikut geram,”katanya.

Kata dia, seharusnya stake holder prioritaskan penuntasan permasalahan yang ada ditataran masyarakat, bukan malah asik romantis-romantisan dengan perusahaan yang sedari awal mereka (stake holder) dikecewakan berat atas kehadirannya. Perusahaan dikabupaten bogor itu banyak / ratusan, kenapa harus perusahaan MNC Land yang diterima baik ditengah pandemi permasalahan hukum di kp. ciletuh hilir.

Keadaan masyarakat terkini memang benar-benar muak terhadap stake holder (red), mereka sangat kebingungan, “harus kemana lagi mereka meminta perlindungan & bantuan untuk melindungi hak-hak konstitusionalnya”.
Kami telah melayangkan surat tindak lanjut (kedua) kepada para stake holder (red), guna menuntut janji yang kemudian menjadi “janji konstitsusional”.

“Kami berharap para stake holder mampu merealisasikan janji-janjinya, kalau sampai terjadi ketakutan masyarakat atas adanya stigma, maka ini akan terjadi dampak besar yang sistemik, dan akan sangat bahaya bagi para stake holder,” tegasnya.

Penulis: Ayatullah

Editor: Edwin Suwandana

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *