Pertemuan Pelanggan Dan IndiHome Telkom Bogor Tidak Menemukan Kesepakatan, Kuasa Hukum Akan Buat LP

  • Whatsapp

BOGOR, Ceklissatu.com – Nampaknya berbuntut panjang masalah keluhan masyasrakat, terhadap layanan IndiHome. Seperti langkah Kuasa Hukum Bambang Wijanarko menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui gugatan Perdata Class Action dan Gugatan Pidana terhadap GM Telkom Bogor, setelah pertemuan antara kliennya Ari Munandar pelanggan IndiHome dengan Tim Telkom Bogor, belum adanya kesepakatan dan kesimpulan yang jelas terkait kompensasi akibat diputusnya jaringan IndiHome (Isolir) secara sepihak oleh Telkom Bogor .

“Kita akan menempuh upaya hukum dengan melakukan gugatan perdata ‘Class Action’ termasuk Pidananya terhadap General Manager (GM) Telkom Bogor. Karena Pihak Telkom Bogor dalam pertemuan di Bogor, tidak memberikan kesimpulan yang konkrit untuk klien nya,”Tegas Bambang Wijanarko SH, seperti disampaikan Kliennya Ari Munandar, usai pertemuannya dengan pihak Telkom di Bogor, pada Rabu (24/11) kemarin.

Bacaan Lainnya

Untuk melengkapi gugatan perdata , Ari Munandar menyatakan akan menghubungi rekan bisnisnya   yang  mengalami kerugian di beberapa daerah  akibat gangguan jaringan IndiHome termasuk tidak mendapat Kompensasi dampak gangguan jaringan Jasuka ( Jawa Sumatra dan kalimantan) agar bisa  bergabung menjadi sebuah kekuatan komunitas besar untuk melakukan gugatan Class Action terhadap PT. Telkom Indonesia tandanya pada ceklissatu.

” Ini akan  saya lakukan dengan berbagai komunitas sehingga apa yang dilakukan kuasa hukum dapat memberikan hasil  maksimal ,” Kata  Ari penuh optimis.

Menurut Ari Munandar, pada pertemuan itu, dari Telkom Bogor dihadiri Deputy Telkom Bogor, Putri bersama Eva dan Legal Telkom Divre Regional Bogor, jihad disalah satu Rumah Makan kawasan Bogor.

“Tidak ada kesimpulan dari hasil pertemuan itu, karena saya tidak mau menandatangani  kesimpulan pertemuan yang mereka akan buat seperti terkait kompensasi yang diberikan berikutnya dengan tidak jelas kompensasi apa ?,”ujar Ari.

Bahkan Legal Telkom Bogor,Jihad dinilainya seakan memberikan ancaman terkait kompensasi dengan menyebut “kalau sekiranya diikutin berarti selesai dan kalau tidak seperti apa,” ?

“jelas ucapan itu maknanya bahwa saya harus bisa menerimanya dengan menandatangi pernyataan itu. Padahal saya belum tahu kompensasi apa yang mereka berikan. Makanya saya bilang pertemuan ini tidak ada kesimpulannya ya dan saya langsung berkonsultasi dengan kuasa hukum melalui telpon untuk melakukan tindakan upaya hukum,”jelasnya.

Ari Munandar juga menceritakan sebenarnya pihak Telkom Bogor sudah mengakui dan minta maaf terkait kejadian diputusnya jaringan Internet IndiHome secara sepihak pada tanggal 21 September 2021 ,bersamaan dengan  adanya  kebijakan Telkom Pusat yang memberikan kompensasi penundaan pembayaran hingga 25 September 2021, bagi  seluruh pelanggan IndiHome tanpa        terkecuali termasuk dirinya..

“Seharusnya pemberlakuan  penundaan pembayaran IndiHome sampai  25 September 2021 ,diberlakukan juga terhadap saya sebagai pelanggan Platinum.  Kenapa tidak seperti yang dilakukan  PLN  lebih transparan soal kompensasi terhadap pelanggannya.,”imbuhnya

Bahkan akibat diputusnya jaringan Internet indiHome , Ari sebagai pengusaha mengaku kegiatan bisnisnya  menjadi terganggu dalam  meraih peluang bisnis

Sementara Legal Telkom Divre Bogor, Jihad ketika dikonfirmasi Ceklissatu.com, usai pertemuan itu, tidak mau memberikan jawaban alias bungkam terkait hasil pertemuan maupun adanya Somasi terhadap Telkom Bogor.

“Saya tidak akan menjawab semua itu tanpa alasan,”cetus Jihad dengan arogannya, pada kuli tinta yang hadir saat pertemuan itu Rabu (24/11).

Sebelumnya pelanggan IndiHome Bogor, Ari Munandar sudah melayangkan Somasi kedua melalui kuasa hukumnya Bambang Wijanarko.SH bersama Elimalek O Kaiway.SH dari LBH Abdi Papua.

Dalam somasi terhadap Telkom Bogor, jelas Ari Munandar melalui kuasa hukumnya disebutkan

IndiHome Telkom Bogor, diduga melanggar UUPT (Undang Undang Perseroan terbatas) No.40 tahun 2007 serta diduga melanggar pasal 433 ayat (1) dan (2) Kejahatan dalam jabatan dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi di dalam wilayah hukum negara republik Indonesia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *