Pemkot Bogor Terima Hibah Aset BLBI Senilai Rp 345,7 Miliar, Pusat Pemerintahan Jadi Pindah ke Katulampa

  • Whatsapp

BOGOR, Ceklissatu.com – Pemerintah Kota Bogor mendapat hibah aset dari eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 345,7 miliar dengan total lahan hampir 10 hektare yang tersebar di sejumlah titik di Kota Bogor seperti lahan R3, Katulampa, dan Empang.

“Ya, kita mendapat hibah aset dari eks BLBI, kalau dirupiahkan totalnya senilai Rp 345,7 miliar. Kemudian total luasnya itu hampir 10 hektare, termasuk yang 6 hektare di Katulampa, kemudian sebagian R3, sebagiannya lagi di Empang 3,2 hektare,” kata Walikota Bogor, Bima Arya kepada wartawan.

Bacaan Lainnya

Bima menjelaskan, beberapa lahan yang merupakan aset eks BLBI dari Kementerian Keuangan itu, nantinya semua pemanfaatannya akan dibicarakan bersama teman-teman yang ada di DPRD Kota Bogor, karena perlu ada perencanaan dan juga penganggaran.

“Tapi untuk lahan yang di Katulampa seluas kurang lebih 6 hektare akan direncanakan untuk membangun pusat pemerintahan. Ini bukan wacana baru, sudah sejak lama karena tidak sesuai dengan perencanaan Kota Bogor jadi harus ada redistribusi fungsi ke pinggir, karena ini kalau semua tetap ditengah bebannya akan parah di sini, kita selamatkan Kebun Raya, kita selamatkan pusat kota ini menjadi kota pusaka yang lestari, heritage dan green,” jelasnya.

Kendati demikian, pemkot tentunya bersama DPRD akan membahas soal perencanaannya bagaimana, termasuk penganggaran pembangunan seperti apa. Sementara pemkot inginnya semua pusat pemerintahan terintegrasi secara terpadu di sana.

“Sekarangkan dinas-dinas pisah, ada yang di Kayumanis ada yang di Bogor Selatan, ada juga di Tanah Sareal. Nanti di sana (Katulampa, red) disatukan, supaya lebih praktis, lebih efisien kira-kira begitu,” ujar Bima.

Termasuk, kata Bima, jika pusat pemerintahan pindah ke Katulampa maka kantor-kantor yang sekarang ini ada di tengah kota yang kemudian ke depan pemanfaatannya seperti apa, ya nanti dibicarakan juga bersama dewan, karena ada kajian dan kajian itu baru dilakukan tahun depan.

“Kalau konsepnya pusat pemerintahan itu seperti apa kita belum tahu, karena harus dilakukan kajian dan perencanaan dulu. Kita belum tahu seperti apa, tapi yang pasti kita ini di tempat yang baru itu menjadi model green building, gedung yang ramah lingkungan. Perencanaannya dilakukan tahun 2022, jadi paling cepat di 2023,” tandasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, nantinya aset eks BLBI yang dihibahkan ke pemkot itu tentunya akan didiskusikan secara bersama-sama dan DPRD tentu akan memberi masukan.

“Kami berharap dengan adanya tambahan aset yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang berupa aset bekas BLBI ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan sarana layanan publik dan juga aktivitas ekonomi,” kata Atang.

Disamping itu, Ia juga mengingatkan bahwa di Kota Bogor ini baru punya satu RSUD. Kemudian fasilitas pendidikan pun masih dinilai kurang, seperti gedung sekolah SMP dan SMA.

“SMP dan SMA di kita ini tidak merata, sementara dengan sistem penerimaan zonasi maka banyak warga dipinggiran kota kesulitan untuk bisa sekolah di SMA ataupun SMP Negeri yang letaknya jauh dan hanya ada di tengah kota,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *