Pemkab Diharapkan Berperan Dalam Polemik Rocky Gerung dan Sentul City

  • Whatsapp
Rocky Gerung (tengah) saat memberikan keterangan pers, di kediamanannya tepatnya di Kampung Gunung Batu, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Senin (13/9/2021). Foto: Wulan

BOGOR, Ceklissatu.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman angkat bicara mengenai polemik sengketa lahan yang melibatkan Rocky Gerung dan PT Sentul City Tbk, di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Usep merasa perlu adanya mediasi antara kedua belah pihak. Menurutnya, hal tersebut bisa difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Bacaan Lainnya

“Jadi Pemkab Bogor juga harus berperan, Pemkab bisa ambil bagian untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam persoalan tersebut,” kata Usep, Selasa (14/9/21).

Namun dia menjelaskan duduk perkara yang saat ini terjadi.

Dalam persoalan tersebut, Usep menilai langkah somasi yang dilayangkan PT Sentul City terhadap Rocky Gerung sangat lah wajar. Sebab, Rocky tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat dengan penguasaan lahan yang dasarnya adalah oper alih garapan.

“Dari awalnya juga kan sudah jelas bahwa PT Sentul City ini mempunyai dokumen yang sah secara hukum dimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), sedangkan pak Rocky Gerung ini alas haknya adalah oper alih garapan dari warga-warga yang sebelumnya menggarap lahan tersebut,” kata Usep.

Menurutnya, apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan mendirikan sebuah bangunan di lahan yang dasarnya oper alih garapan adalah hal yang sangat fatal.

“Sederhananya, jika lahan itu adalah oper alih garapan, maka harus juga digunakan dengan garapan bukan untuk mendirikan bangunan,” katanya.

Dasar lahan yang dikuasai oleh Rocky Gerung ini, lanjut Usep, berbeda dengan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis masa kerjasamanya atau lahan garapan lepas, yang bisa dimohonkan oleh warga. Sementara
HGB milik PT Sentul City di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang ini masih panjang.

“Kalau saja dari awal pak Rocky ini mengurus berkas-berkas pembelian tanahnya itu, mungkin kerugian yang dialaminya tidak begitu besar seperi saat ini. Karena kalau dari awal mengurus dia pasti mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan, red) ke dinas perizinan dan dinas perizinan pun akan menolaknya karena tahu ketika di ploting lahan itu merupakan HGB,” terang Usep.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *