Obligasi Daerah Terobosan Tanpa APBD

  • Whatsapp

Semua pembangunan itu nilainya minimal harus 1 Triliun, baru bisa mengajukan obligasi.

BOGOR, Ceklissatu.com – Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim menuturkan, Pemkot Bogor Mengundang Kementrian Keuangan dan OJK, untuk mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan bagi pemerintah dan legislatif tentang alternatif pembiayaan lain selain APBD.

Bacaan Lainnya

Obligasi daerah atau peminjaman komersil via perbankan dengan bunga tertentu, yang ditawarkan oleh badan usaha milik Kementrian Keuangan PT SMI atau penbiayaan infrastuktur daerah melalui BJB yang mekanismenya melalui perbankan.

“Obligasi daerah di inisiasi oleh Direktorat Jenderal perimbangan keuangan daerah dalam memberikan terobosan lain tanpa APBD tetapi dibiayai dan bisa uang dimuka. Jadi seluruh pembangunan itu akan dibiayai oleh pihak ketiga, baru obligasinya dijual ke publik selama memenuhi persyaratan,” kata Dedie.

Mantan pegawai KPK ini menerangkan, misalkan untuk membangun rumah sakit, jalan, jembatan, stadion, atau pembangunan lainnya. Semua pembangunan itu nilainya minimal harus 1 Triliun, baru bisa mengajukan obligasi.

Jadi apabila Pemkot mau mengajukan obligasi, harus dihitung kebutuhan anggarannya dan prioritas hanya kebutuhan anggaran yang besar saja, misalkan diatas 300 miliar setiap satu pembangunan. Jadi dana pinjaman itu bisa mengkaver tiga atau empat rencana pembangunan nantinya.

“Pemkot Bogor akan menghitung rencana pembangunan mana saja yang akan dibiayai oleh dana obligasi. Jadi pembangunan yang sangat prioritas dan membutuhkan anggaran besar, bisa menggunakan dana obligasi. Untuk pembangunannya bisa dilaksanakan hanya dua tahun saja. Tetapi untuk dana obligasi itu tetap harus mendapatkan persetujuan DPRD, karena ada dana pinjaman yang harus dikembalikan nantinya sebagai hutang pinjaman,” tandasnya.

Editor : Edwin Suwandana

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *