PDIP Tolak Wacana Presiden Tiga Periode

  • Whatsapp

JAKARTA, Ceklissatu.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak ingin adanya aturan yang mengizinkan jabatan presiden tiga periode. PDIP juga menolak penambahan masa kedudukan kepala negara lebih dari sepuluh tahun.

“Tidak ada gagasan dari PDIP tentang jabatan presiden tiga peride atau perpanjangan masa jabatan,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Sabtu (18/9).

Bacaan Lainnya

Hasto mengatakan, usulan amandemen terbatas Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan pihaknya hanya menekankan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dia memastikan PDIP dan Presiden Joko Widodo tidak menginginkan jabatan kepala negara ditambah masanya atau bisa diduduki tiga periode.

Dia menilai bahwa konstitusi negara sudah memuat seluruh landasan falsafah kehidupan berbangsa. Lanjutnya, di dalamnya diatur tata pemerintahan yang baik agar seluruh sendi-sendi kehidupan di dalam mengelola negara tetap mengabdikan diri kepada kepentingan Tanah Air.

Mantan sekretaris tim pemenangan Presiden Jokowi menegaskan bahwa PDIP taat pada konstitusi yang berlaku. Dia mengingatkan bahwa saat pelantikan presiden, salah satu sumpahnya di jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan Undang-undang dengan selurus-lurusnya.

Belakangan ini, isu masa jabatan presiden menjadi tiga periode ini kembali mengemuka. Banyak pihak kemudian menolak pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatan serta amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terlebih disaat pandemi Covid-19 saat ini.

Meski Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan amandemen UUD 1945 hanya akan dilakukan untuk mengembalikan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dia mengatakan bahwa amandemen bukan menggulirkan ide jabatan presiden tiga periode.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *