Negara Tak Boleh Terus Dikangkangi oleh Pengembang PT Sentul City

  • Whatsapp

BOGOR, Ceklissatu.com – Warga Sentul City Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta negara tak boleh terus dikangkangi oleh pengembang PT. Sentul City karena berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 693/309/Kpts/Per-UU/2019 tentang penunjukkan PDAM Tirta Kahuripan sebagai pengelola air minum di Sentul City yang ditandatangani Bupati Bogor Ade Yasin pada 31 Juli 2019, masa transisi peralihan pengelolaan air minum dari PT Sentul City ke PDAM Tirta Kahuripan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

“Gugatan warga atas penguasaan pengelolaan air minum oleh PT Sentul City telah dimenangkan oleh putusan Mahkamah Agung dan diperkuat dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Jakarta Raya. Gugatan itu justru membantu negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Kabupaten Bogor) untuk mengklaim haknya sesuai Konstitusi sebagai pengelola air minum sebagai barang publik (res communes) seperti ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013,”ungkap Alghifari Aqsa team Hukum KWSC press rilis yang diterima redaksi Ceklissatu.com, Minggu (02/08/2020).

Bacaan Lainnya

“Tak ada alasan lagi untuk menunda pelaksanaan kewajiban negara sesuai Konstitusi. Inilah saatnya negara mengklaim haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam mengelola air untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat,” ujarnya, yang didampingi Wanda dari walhi Wanda, dari KWSC Riza Primadi (Wak Ketua KWSC), dan Aswil Asrol ( Sekretaris KWSC )

Ia mengatakan, peralihan pengelolaan air minum dari PT Sentul City ke PDAM Tirta Kahuripan adalah persoalan konstitusional dan hak asasi manusia (air menurut Komnas HAM adalah bagian dari non-derogable rights atau hak yang tak bisa dihilangkan).

“Karenanya, dalih-dalih perpanjangan masa transisi yang dikait-kaitkan dengan apa pun di luar Konstitusi dan HAM harus ditolak. Dalih utang-piutang atau perjanjian warga dengan PT Sentul City sama sekali di luar konteks hak dan kewajiban konstitusional negara,” katanya.

Kata dia, pandemi juga tak bisa dijadikan alasan memperpanjang masa transisi karena masa transisi ditetapkan jauh sebelum Koronavirus mewabah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor dan PDAM Tirta Kahuripan tak bisa memperpanjang masa transisi.

Dia menegaskan, PDAM Tirta Kahuripan per 1 Agustus 2020 harus mulai mengelola air di kawasan Sentul City. Jika itu tidak dilakukan, Pemkab Bogor dan PDAM Tirta Kahuripan bisa dianggap telah mengangkangi putusan pengadilan dan LAHP Ombudsman Jakarta Raya.

“Membiarkan pengelolaan air terus berada di bawah PT Sentul City juga bisa dianggap membiarkan potensi kerugian negara terus terjadi dan warga Sentul City maupun warga di sekitarnya terus kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan negara,”jelasnya.

Kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memproses potensi kerugian negara (yang bisa masuk kategori korupsi) dalam pengelolaan air oleh PT Sentul City selama dua dekade. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pemeriksaan Ombudsman Jakarta Raya, karena terlihat adanya pengabaian Pemkab Bogor dalam serah-terima prasarana, sarana, dan utilitas perumahan serta pengelolaan air minum di Sentul City.

“Bupati Bogor harus mematuhi LAHP Ombudsman Jakarta Raya setelah mencabut izin pengelolaan air minum dari PT Sentul City dan menunjuk PDAM Tirta Kahuripan sebagai pengelola air minum di Sentul City. Sekadar mencabut izin dan menunjuk PDAM tidak akan berarti apa-apa jika PT Sentul City terus dibiarkan mengelola air minum dengan dalih “masa transisi”.

“Warga terus mendapatkan intimidasi dan ancaman pemutusan air minum karena tagihan air minum belum dipisahkan dari tagihan Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL),” tegasnya.

Penulis: Teguh Walinsa

Editor: Edwin Suwandana

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *