Politisi Nasdem Sebut Jubir Presiden Simpulkan Sendiri Penerima Stimulus Ekonomi Ceklis Satu

Politisi Nasdem Sebut Jubir Presiden Simpulkan Sendiri Penerima Stimulus Ekonomi

Foto : ilustrasi pemotor menerima APD dari MPR RI 

Merdeka.com – Juru bicara presiden dinilai membangun kesimpulan sendiri, serta mengaburkan informasi soal memperoleh stimulus perekonomian dari peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020. Hal itu dikatakan Anggota DPR Fraksi NasDem, Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020).

Pernyataan juru bicara Presiden mengaburkan informasi soal hanya kelompok masyarakat yang positif Covid-19 yang memperoleh stimulus perekonomian.

“Bahkan Peraturan OJK sendiri menyebutkan stimulus ekonomi ditujukan kepada debitur yang terkena dampak. Tidak ada yang dibedakan antara ODP, PDP atau masyarakat lainnya. Keliru besar itu,” terang Wily seperti dilansir dari merdekacom.

Dalam arahan kebijakan, masih kata dia, yang disampaikan Jokowi sama sekali tidak disebutkan pembedaan antara orang positif Covid-19 maupun bukan.

Jokowi dengan tegas mengatakan arahan kebijakan stimulus ekonomi tersebut karena telah mendengar keluhan dari tukang ojek, sopir taksi, dan orang-orang yang memiliki kredit.

Willy yang juga Wakil ketua Fraksi NasDem DPR ini menegaskan kebijakan stimulus yang dikeluarkan presiden sudah tepat untuk mempertahankan menyelamatkan ekonomi Indonesia. Sebab kebijakan yang disampaikan Jokowi dengan jelas menyasar semua kelompok ekonomi yang terkena dampak dari Covid-19.

“Kebijakan Presiden sudah diterjemahkan dengan benar oleh OJK. Peraturan OJK memang memberi kewenangan kepada Bank untuk menetapkan syarat berdasarkan analisis kualitas kredit, kualitas aset, ketepatan pembayaran, tapi tidak ada yang berdasarkan status ODP atau PDP. Itupun kalau bank membuat syarat tetap harus dilaporkan kepada OJK,” tegasnya.

Willy menyangsikan apa yang disampaikan oleh Jubir Presiden, Fadjroel Rachman dengan membedakan penerima stimulus berdasarkan OPD, PDP dengan masyarakat umum. Menurutnya, jubir justru menambahkan ketentuan baru atas kebijakan presiden dan peraturan OJK yang telah resmi.

“Kalau frase ODP dan PDP tidak ada di dalam peraturan OJK dan kebijakan umum dari Presiden. Ini berarti Jubir menginterpretasi mandiri dan mengeluarkan kebijakan sendiri. Jubir Offside kalau begitu. Ini bisa mengacaukan penerimaan oleh Bank yang dengan sukarela atas kesadarannya untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19,” terangnya.

Anggota komisi I DPR ini menyoroti pernyataan-pernyataan jubir resmi lembaga negara dan presiden yang menurutnya harus lebih hati-hati dan benar-benar crystal clear.

“Jubir resmi harusnya menyampaikan pesan dengan jernih. Pertimbangkan semua aspek pesan yang akan disampaikan. Jangan cepat-cepat bicara lalu blunder. Seperti pernyataan Fadjroel ini bukan kewenangan Jubir menetapkan kategori penerima stimulus ekonomi,” ungkapnya.

Willy berharap permasalahan kriteria penerima stimulus kredit ini selesai dengan kembali pada definisi yang tegas ada di peraturan OJK. Perbankan dan lembaga keuangan non bank bisa segera menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada agar masyarakat juga bisa segera menikmati dampak kebijakan dari pemerintah ini.

“Polemik PDP, ODP penerima stimulus ini saya harap berhenti di sini. Kembali saja pada peraturan OJK agar Bank dan Lembaga non bank bisa segera melaporkan penerapannya dan masyarakat bisa segera menikmati dampaknya,” tutupnya.

Sumber : mrdkcom

Editor : Edwin Suwandana

Latest news

Puluhan Wartawan Depok Disuntik Vaksin Covid-19

DEPOK, Ceklissatu.com - Puluhan wartawan yang bertugas di Kota Depok bersama ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Depok mulai tanggal 1, 2 dan...

Ratusan Anggota Kodim 06/08 Cianjur Jalani Vaksinasi Covid-19

CIANJUR, Ceklissatu.com- Ratusan anggota Kodim 06/08 Cianjur mengikuti vaksinasi Covid 19 yang dilaksanakan di Aula Makodim Cianjur, Selasa (02/03/21). Dalam kesempatan ini Dandim 06/08...

Pelaksanaan Vaksinasi Massal di Kota Bogor Dikebut

BOGOR, Ceklissatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor melaksanaan Vaksinasi massal Covid-19 bagi pelayan publik di Kota Bogor dimulai sejak...

Dua Anggota Pol PP Kecamatan Kemang Ketakutan Disuntik Vaksin

BOGOR, Ceklissatu.com--Dua anggota Satpol PP Kecamatan Kemang, terlihat sangat ketakutan saat akan disuntik vaksin Covid 19. Momen ketika anggota itu ketakutan terekam dalam sebuah...

Related news

Puluhan Wartawan Depok Disuntik Vaksin Covid-19

DEPOK, Ceklissatu.com - Puluhan wartawan yang bertugas di Kota Depok bersama ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Depok mulai tanggal 1, 2 dan...

Ratusan Anggota Kodim 06/08 Cianjur Jalani Vaksinasi Covid-19

CIANJUR, Ceklissatu.com- Ratusan anggota Kodim 06/08 Cianjur mengikuti vaksinasi Covid 19 yang dilaksanakan di Aula Makodim Cianjur, Selasa (02/03/21). Dalam kesempatan ini Dandim 06/08...

Pelaksanaan Vaksinasi Massal di Kota Bogor Dikebut

BOGOR, Ceklissatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor melaksanaan Vaksinasi massal Covid-19 bagi pelayan publik di Kota Bogor dimulai sejak...

Dua Anggota Pol PP Kecamatan Kemang Ketakutan Disuntik Vaksin

BOGOR, Ceklissatu.com--Dua anggota Satpol PP Kecamatan Kemang, terlihat sangat ketakutan saat akan disuntik vaksin Covid 19. Momen ketika anggota itu ketakutan terekam dalam sebuah...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here