Moeldoko: Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan dan Partisipatif

  • Whatsapp

JAKARTA, Ceklissatu.com – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber webinar bersama Universitas Terbuka (UT) Serang dan Ikatan Alumni (IKA) UT.

“Dana desa yang merupakan APBN harus bisa dipertanggungjawabkan pada publik. Penggunaannya harus terbuka dan mengakomodir kebutuhan warga, bukan keinginan kepala desanya,” terang Moeldoko.

Bacaan Lainnya

Moeldoko mengakui, pengelolaan Dana Desa sering terkendala Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dari itu, seorang Kepala Desa harus mampu menjadi motivator, fasilitator, dan mobilisator, agar penggunaan dana desa bisa tepat sasaran dan tepat guna, terutama di saat menghadapi dampak-dampak pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

“Sesuai arahan Presiden, desa merupakan entitas terdepan dalam konteks pembangunan dan ketahanan nasional. Menghadapi dampak Pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, desa berperan sangat besar untuk ikut memulihkan kondisi, baik kesehatan maupun ekonomi. Maka pengelolaan dana desa harus bisa tepat sasaran dan tepat guna,” lanjut Moeldoko.

Menurut Moeldoko, selain pengelolaan dana desa, Kepala Desa harus bisa menjadikan potensi desa memiliki nilai jual di pasar dunia. Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan desa yang makmur dan berkeadilan bisa direalisasikan.

“Potensi itu jangan berhenti hanya sebagai potensi saja. Tapi bagaimana kepala desa bisa menunjukkan dan menjualnya. Seperti di Yogya, ada sebuah desa yang sudah bisa ekspor hasil kerajinan, lewat e-commerce,” papar Moeldoko.

Melalui Webinar bertema “Peran IKA UT Membangun Bangsa, Mengawal Pilkades Bersih dan Bermartabat“, Moeldoko juga Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Terbuka (UT), mengajak seluruh elemen mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pikades) yang Jujur, Adil, Bersih, dan Bermartabat.

“Memang tidak mudah untuk menghilangkan politik uang, kecurangan, atau strategi bobotoh dalam pilkades. Tapi paling tidak budaya itu bisa dihindari sedikit-demi sedikit, “ ujarnya sebelum menutup sambutannya.

Seperti diketahui, tahun ini pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak akan digelar di sejumlah daerah di Indonesia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *