Masih Jadi Momok, Pemkab Bogor Perluas Lokasi Khusus Penanganan Stunting

  • Whatsapp

BOGOR, Ceklissatu.com – Persoalan stunting atau gagal tumbuh kembang anak masih menjadi momok bagi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Persoalan tersebut pun dibahas secara khusus dalam rapat Rembuk Stunting yang dipimpin langsung Bupati Bogor, Ade Yasin di Aula Bawah Pendopo Bupati baik secara tatap muka maupun online, Senin (6/9/21).

Bacaan Lainnya

Ade Yasin menyebut, ada 68 desa yang ada di 26 kecamatan di Kabupaten Bogor yang ditetapkan sebagai lokasi yang difokuskan untuk penanganan stunting atau gagal tumbuh kembang anak pada tahun ini.

Di antaranya 9 desa di Kecamatan Cibungbulang, 5 desa di Kecamatan Pamijahan, 5 desa di Kecamatan Tanjungsari 4 desa di Kecamatan Leuwiliang, 4 desa di Kecamatan Cijeruk 4 desa di Kecamatan Jasinga, dan sisanya tersebar di Kecamatan Parung Panjang, Tenjo, Cigudeg, Sukajaya, Rumpin, Leuwisadeng, Tenjolaya, Sukaraja, Babakan Madang, Tamansari, Caringin, Cigombong, Parung, Rancabungur, Bojonggede, Klapanunggal, Sukamakmur, Cileungsi, Cariu dan Kecamatan Jonggol.

Ade Yasin mengatakan, fokus lokasi penanganan stunting tersebut bertambah dari tahun sebelumnya yang hanya 38 desa dan 14 kecamatan.

“Saya minta kepada seluruh kecematan untuk terus sosialisasikan ini, jangan sampai anak-anak diberikan menu yang tidak sesuai usianya sehingga menyebabkan kurang gizi, karena efeknya bukan hanya stunting tetapi ususnya juga terluka. Begitu juga dengan makanan tambahan ibu hamil dan balita. Harus ada intervensi pencegahan stunting yang dilakukan langsung oleh tenaga kesehatan,” kata Ade Yasin.

Dia menjelaskan, gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Komitmen pemerintah untuk percepatan perbaikan gizi diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mengintegrasikan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemerintah pada semua tingkatan dan pemangku kepentingan secara Holistik, integratif dan berkualitas.

Lebih lanjut dia menerangkan, pemerintah pusat juga telah menyusun Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting periode 2018-2024 (Stranas Stunting), dengan tujuan memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan, meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting, memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.

“Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran,” tambah Ade Yasin.

Ade Yasin juga menyebutkan bahwa di Kabupaten Bogor, hasil bulan penimbangan Balita dari 321.787 Balita yang ditimbang dan ditentukan status gizinya, ada 264.820 Balita dengan status gizi normal.

Menurutnya, Pemerintah Jawa Barat dan Kabupaten Bogor berkomitmen di tahun 2023 prevalensi stunting kurang dari 20 persen.

“Berdasarkan data diinput melalui aplikasi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat tahun 2021 diperoleh hasil prevalensi stunting sebesar 12,79 persen. Alhamdulillah ini lebih rendah 5,04 persen dari target 17,83 persen di tahun 2020,” tegas Ade Yasin.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *