KPK Periksa Mantan Bupati Bogor Nurhayanti Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi

  • Whatsapp
Bupati Bogor Nurhayanti | Kominfo

BOGOR, Ceklissatu.com – Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Rahmatullah meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih gesit menyelesaikan perkara-perkara yang tertunda. Seperti melanjutkan orang-orang yang seperti melanjutkan orang-orang yang ikut menikmati dalam setiap kasus yang merugikan masyarakatdan negara.

“Saya berharap siapapun yang terlibat dan menikmati harus bertanggung jawab,”ungkapnya kepada Ceklissatu.com, Senin (02/03/2020).

Bacaan Lainnya

Kata dia, dirinya meyakini masih banyak yang terlibat. Dan KPK harus segera memanggilnya.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati BogorNurhayanti, Senin (2/3/2020).

Nurhayanti akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pemotongan uang dan gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Bogor lainnya,Rachmat Yasin.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY (Rachmat Yasin, mantan Bupati Bogor),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, bagaimana dilansir kompas.com.

Nurhayanti merupakan Wakil Bupati Bogor peride 2013-2018 yang mendampingi Rahmat Yasin. Ia kemudian diangkat menjadi Bupati Bogor menggantikan Rahmat yang terjaring operasi tangkap tangan pada 2014.

Pantauan Kompas.com, Nurhayanti memenuhi panggilan KPK dan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.48 WIB.

Dalam kasus ini, Rahmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sekitar Rp 8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014.

Kemudian, ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta.

Gratifikasi tanah diduga diberikan oleh seorang pemilik tanah untuk memuluskan perizinan lokasi pendirian pondok pesantren.

Sementara gratifikasi mobil diduga berasal dari pengusaha yang memegang sejumlah proyek di Kabupaten Bogor.

Rachmat disangkakan melanggar pasal 12 huruf f dan pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2014 yang juga melibatkan Rachmat.

Dalam kasus itu, Rachmat divonis bersalah dan dihukum penjara selama 5 tahun 6 bulan. Ia telah selesai menjalani masa hukumannya di Lapas Sukamiskin dan bebas pada Mei 2019 lalu. Namun, setelah bebas ia kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Penulis: Ayatullah
Editor: Edwin Suwandana

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *