KPAI : Kejahatan Seksual Anak Bawah Umur Seret Kepala BMKG Kabupaten Alor NTT

  • Whatsapp
KPAI : Kejahatan Seksual Anak Bawah Umur Seret Kepala BMKG Kabupaten Alor NTT

JAKARTA, Ceklissatu.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia  (KPAI) dalam pengawasan pada Kasus kejahatan seksual yang diduga oleh Kepala BMKG Kabupaten Alor, menjadi titik terang mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada anak.

Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah menjelaskan, masalah eksploitasi dan TPPO pada anak masih terus terjadi. Kasus yang terlaporkan dalam data KPAI hingga bulan September tahun 2020 mencapai 88 Kasus. Hal ini menjadi catatan kritis KPAI pada pengawasan dan koordinasi terhadap penanganan 3 anak korban TPPO tersebut bertujuan eksploitasi seksual yang berhasil menyeret Kepala BMKG Kabupaten Alor dan staffnya sebagai terdakwa.

Bacaan Lainnya

“Saat ini sedang dalam proses persidangan. KPAI bertemu korban dan berbagai pihak yang telah memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban dalam kasus ini,” jelas Ai Maryati, Selasa (17/11/20).

Dalam pengungkapan kasus tersebut, KPAI juga difasilitasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda)  Kabupaten Alor menggelar Rapat Koordinasi dengan menghadirkan Polres, Kejaksaan, Dinas Sosial dan tenaga Sakti Peksos, Dinas PP dan PA, P2TP2A, dan Forum pemerhati Perempuan dan anak Kab Alor pada tanggal 13 November 2020. Dari rapat tersebut Mengemuka berbagai temuan diantaranya adalah masalah penegakkan hukum yang membutuhkan pengembangan dari pihak kepolisian.

“Kami (KPAI) memberikan apresiasi atas kinerja Polres Kabupaten Alor, yang sudah menetapkan tersangka yang diduga pelaku atas persetubuhan terhadap ketiga anak tersebut,” ujar Ai Maryati.

Akan tetapi, Kata Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi, KPAI juga mendorong kepolisian untuk penegakkan hukum secara komprehenship. Lantaran kepolisian belum menangkap dugaan adanya penghubung dari peristiwa tersebut, yang menunjukkan indikasi perdagangan lebih dari 1 anak untuk tujuan eksploitasi seksual.

Untuk itu, KPAI pertama akan mendesak kepolisian Kabopaten Alor untuk segera menangkap terduga yang berperan sebagai mucikari penghubung korban kepada pelaku yang kini sedang menjalani persidangan. KPAI mendorong agar kasus ini diungkap hingga ke akar-akarnya, karena melihat adanya sindikat yang sistematis dalam kasus ini dan sangat berbahaya melakukan hal serupa kepada anak yang lainnya.

“Jika tidak segera ditindak, KPAI akan berkoordinasi dengan Bareskrim dan Polda NTT sebagai langkah mendorong asistensi Polres Alor mengembangkan penanganan kasus tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya,  KPAI tetap akan monitoring jalannya persidangan terdakwa yakni Kepala BMKG Alor dan satu Staff BMKG, melalui Koordinasi dengan Kejaksaan, Pendamping Hukum korban, agar memastikan persidangan ramah anak dan berjalan memenuhi aspek keadilan pada korban dan mendorong pemenuhan perlindungan saksi dan korban sebagai upaya atas proses hukum dan pemulihan yang akan dilalui anak korban yang dinilai memiliki kerentanan intervensi dari pihak pelaku lainnya. Rekomendasipun akan diberikan pada LPSK dan KPPPA untuk melaksanakan mandate perlindungan atas saksi dan korban dan koordinasi peran pemerintah daerah setempat.

Selain itu, Ai Maryati menambahkan, KPAI juga mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yang menangani urusan perempuan dan anak meningkatkan perlindungan kepada anak. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan rehabilitasi social anak korban kejahatan seksual yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah Kab Alor, yaitu Diantaranya, penyediaan rumah aman, psikolog klinis dan aktivitas pemulihan psiko-sosial yang dapat memberikan perlindungan kepada anak.

“Kami mengusulkan adanya intervensi dan koordinasi lebih lanjut oleh KPPPA agar memperhatikan peningkatan sumber daya manusia untuk pemberdayaan dan perlindungan anak di Kabupaten Alor NTT,” imbunya.

Terkait meluasnya pedagangan anak di usian dini, KPAI menyerukan kepada masyarakat dan keluarga untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga dengan lebih baik, pemenuhan hak Pendidikan anak dan pelaporan kasus kepada pihak terkait meluasnya pedagangan anak di usian dini.

“KPAI menyerukan kepada masyarakat dan keluarga untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga dengan lebih baik, pemenuhan hak Pendidikan anak dan pelaporan kasus kepada pihak berwenang dalam memutus mata rantai perdagangan manusia yang menyasar anak dan remaja di masyarakat sekitar, pungkas Ai Maryati.

 

 

Editor: Daus

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *