Kepala Desa di Tamansari Keluhkan Tahap Pencairan Termin Samisade

  • Whatsapp

BOGOR, Ceklissatu.com – Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor mengeluhkan termin pencarian Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) kepada Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar atau yang akrab disapa Gus Udin pada saat pertemuan Kades Se-Kecamatan Tamansari di Highland Park Resort Bogor, pada hari Jumat (08/10/2021).

Salah seorang Kepala Desa di Tamansari Hendi Haerudin mengatakan, dalam pertemuan ini pada kepala desa meminta Tim Percepatan Kabupaten Bogor agar menyamakan jumlah dana Samisade yang diterima oleh setiap desa.

Bacaan Lainnya

“Kami meminta setiap desa disamakan, jika memang satu desa besar ya besar, kalau kecil ya kecil, kami mengajukan agar disamakan seperti Desa Pasir Eurih perlu didorong lewat Gus Udin, bukan harus sekali termin seratus Persen,” ungkap Hendi yang menjabat Kepala Desa Sukamantri, Jumat (09/10/2021).

Menanggapi hal tersebut, Gus Udin mengatakan, keluhan pencarian pertermin yang menjadi kendala setiap desa itu perihal dalam merealisasikan program Samisade.

“Kesulitan mereka (kepala desa, red) adalah kaitan dengan pencairan. Para kepala desa mengharapkan pencairan tidak pertermin, sekarangkan pertermin. Sementara harapan mereka lebih mengharapkan untuk terminnya sekali aja,” ujar Gus Udin.

“Kenapa harus sekali ? Supaya memang, misalnya kendala kemarin membangun tidak musim hujan, sekarang pembangunan musim hujan. Harapannya mungkin bisa lebih cepat. Dan masyarakat bisa mengatakan pembangunan dilaksanakan langsung,” tambahnya.

Terkait hal tersebut, kata Gus Udin, akan dijelaskan mengenai aspek pertanggungjawaban ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD). Tujuannya, agar pertanggungjawaban desa tidak tercecer beberapa kali termin dana pencairan. “Titik temunya nanti kita akan rumuskan seperti apa titik temunya,” katanya.

Gus Udin menjelaskan, terkait pencairan dana bertahap setelah proses pekerjaan selesai 40 persen dan baru kemudian bisa mencairkan 60 persen dana Samisade. Hal ini berkaitan dengan mekanisme yang ditentukan DPMD.

“Jadi pertermin itu kan dalam sistem keuangan, kan ada sistem pengaturan, kas juga. Jadi memang di dalam pencairan keuangan pun itu ada pengaturan kas. Jadi sebetulnya pertama kaitannya dengan selesainya 40 persen itu realisasi kemudian laporan. Ada memang 40 persen itu misalnya, saya kira itu kebijakan teknis, karena itu kebijakan di DPMD. Kalau di kita bukan pada tataran sampai ke teknis, kami ingin melihat aspirasi itu sebetulnya ada masalah apa sih, kepala desa atau kendala yang dihadapi dalam hal kaitan realisasi program Samisade,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut Gus Udin, jatuh tempo realisasi anggaran pengerjaan Samisade sendiri sampai pertengahan Desember. Kalender itu sudah mengacu pada sistem laporan keuangan pemerintah. Jika ada proyek yang lewat dari tanggal tersebut maka dikenakan adendum.

“Saya kira itu nanti ranahnya di dinas, tetapi yang pasti realisasi proram itu pada tahapan itu dilaksanakan sesuai dengan kalender kerja,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *