Kasus Mafia Tanah, KPK : Jika Ada Suap Kami Sikat

  • Whatsapp

BOGOR, Ceklissatu.com – Dalam sengkarut kepemilikan dan pembegalan lahan yang dilakukan oleh Mafia tanah dan diduga melibatkan pejabat pembuat akta, serta instansi pemerintah dan Oknum pegawai di Badan Pertanahan Nasional atau BPN, menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri bisa saja lembaganya turun jika kasusnya utuh dan ada penyuapan di dalam nya.

“Konteks perkaranya harus utuh. (Bisa) ada (tindak pidana) korupsi, kalau memang misal ada suap (ke oknum pejabat) untuk mendapat sertifikat. Tapi, di beberapa kasus Mafia tanah seperti itu memang pidana umum biasanya,” kata Ali Fikri saat di konfirmasi via telpon, Sabtu 20 November 2021 lalu.

Bacaan Lainnya

Ali mengatakan mayoritas kasus Mafia tanah jatuh pada pidana umum, karena beberapa kasus yang terjadi dan ramai belakangan itu terjadi adanya pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan seseorang untuk menguasai kepemilikan lahan.

“Pidana nya umum, Pasalnya pemalsuan. (Korban Mafia tanah bisa memohon pembatalan sertifikat yang dipalsukan) karena sertifikat bisa dibatalkan. Permohonan bisa dilakukan dengan tiga cara, melalui Kementerian ATR/BPN, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Gugatan Peradilan,” ucap Ali Fikri menjelaskan.

Sementara Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto mengatakan pihak nya juga mempersilahkan bagi warga yang merasakan kerugian dan merasa jadi korban mafia tanah untuk melaporkan, serta memproses hukum kepada pihak berwenang.

“Silahkan laporkan kepada penegak hukum, bahkan sampai Satgas Mafia Tanah. Agar kasus ini terang benderang dan tidak ada dirugikan dan klaim sepihak,” ucap Sepyo saat dikonfirmasi ceklissatu melalui pesan whatsapp nya.

Ditempat terpisah, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang  menilai maraknya praktik mafia tanah khususnya di daerah menunjukkan peran pemerintah dalam pencegahan sangat buruk.

Beberapa kasus yang muncul merupakan puncak gunung es, jika ditelisik lebih dalam lagi ada segunung kasus lainnya.

Pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil. Karena tidak punya uang untuk urus sertifikat tahu-tahu tanahnya sudah diklaim pihak lain. Warga yang mau urus girik atau sertifikat pun kesulitan karena rumit dan mahalnya birokrasi kita.

CBA mendorong pemerintah khususnya kementerian agraria BPN untuk berbenah, masih banyak celah dalam sistem birokrasi yang melahirkan para mafia tanah.

Selama ini pihak BPN bersifat pasif, siapapun bisa mengajukan permohonan sertifikat tanah yang penting secara administrasi terpenuhi. Padahal persyaratan administrasi ini gampang dimanipulasi, makanya mafia tanah bebas bermain tandas Jajang.

Birokrasi pejabat mulai tingkat RT sampai kecamatan juga perlu dibenahi, mereka perlu diedukasi agar tidak mudah tergiur godaan para mafia tanah. Banyak oknum pejabat RT, kelurahan gampang disuap untuk pemindahtanganan kepemilikan tanah.

Selain itu nuga dirinya meminta, satgas mafia tanah harus bergerak cepat dan tegas melakukan penindakan. Banyak kasus mafia tanah yang lamban penanganannya. Terakhir, pihak legislatif dan pemerintah harus mulai melakukan evaluasi terkait aturan dan sanksi terkait praktik mafia tanah, karena sanksi hukum sepertinya tidak menghasilkan efek jera sama sekali.

Seperti halnya bagian kecil yang di alami warga Bogor, sebut saja Yusda seperti berita sebelumnya. SHM Sertifikat Hak Milik No 4477/Cimanggis dahulu nomor 149 NIB 07617 terbit tahun 1978 atas nama Yusda. Secara hukum, menurut Sion pengacaranya yang diakui keabsahannya adalah Sertifikat 4477 yang lebih awal terbit, sedangkan Sertifikat 3282 dan 2893 yang terbit belakangan berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum kerena terbit sebab kelakukan mafia. Dengan dasar itu, Sion mengatakan seharusnya tidak ada keraguan lagi bagi Menteri Agraria atau Kepala BPN untuk membatalkan kedua Serikat tersebut baru itu.

Namun permasalahan tesebut belum juga ada titik terang hingga berita ini diturunkan.

Bahkan adanya vidio pengakuan salah satu mantan ASN BPN Kab Bogor mengakui adanya oknum yang sengaja merubah gambar ploting. Saat dikonfirmasi, oknum YT membantahnya. Menurut dia, pemotongan gambar peta tanah bukan kewenangannya sehingga tidak mungkin dilakukan. Bantahan ini sekaligus menampik pengakuan anak buahnya dalam sebuah video yang menyebut YT lah yang memotong gambar plotting-an.

Dalam video itu anak buah YT menyodorkan gambar hasil plotting-an yang sesuai dengan sertifikat aslinya yaitu sertipikat no.4477/Cimanggis dahulu nomor 149 dengan NIB.07617 terbit 1978  atas nama Yusda.
“Pertama saya tidak kenal dengan Dhewi Rasmani, terus saya juga tidak tahu perihal kasus lahan ini,” ucap YT saat dikonfirmasi di kantornya, Cibinong. Kemarin Senin, 22 November 2021.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *