JAKARTA, CEKLISSATU – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Jumat 25 April 2024.

Undang-undang tersebut dapat dilihat di laman resmi Sekretariat negara.

Dalam salah satu pasal di aturan UU DKJ itu, dijelaskan mengenai status Jakarta yang akan dicabut sebagi ibu kota negara. Tetapi perubahan tersebut masih menunggu Keputusan Presiden (Kepppres).

"Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi pasal 63 UU DKJ.

Kemudian, UU DKJ menetapkan DKJ sebagai daerah otonom setingkat provinsi. DKJ nantinya akan diarahkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global.

Baca Juga : Sepakati RUU Daerah Khusus Jakarta jadi Usulan DPR, Warga Kehilangan Hak Pilih Gubernur

Lalu, gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan tetap dipilih melalui Pilkada. Masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu periode berikutnya atau maksimal 2 periode.

"Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah," bunyi pasal 10 ayat (1) UU DKJ.