Jangan Paksakan Kehendak Kalau 6 Syarat Kemendikbud Tak Bisa Dipenuhi

Jangan Paksakan Kehendak Kalau 6 Syarat Kemendikbud Tak Bisa Dipenuhi

BOGOR, Ceklissatu.com – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim menyoroti rencana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) RI.

Dia mengaku setuju kebijakan tersebut dilakukan. Sebab selama pandemi Covid-19, banyak orang tua murid dan anaknya jenuh menunggu kepastian KBM tatap muka di sekolah.

Bacaan Lainnya

“Saat ini siswa dan orangtua siswa mulai jenuh. Tingkat penyerapan materi pelajaran (daring) juga mayoritas kurang maksimal,” kata Muad, Senin (23/11/20).

Kendati demikian, Muad menegaskan jika rencana KBM tatap muka dilakukan, maka Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, harus memenuhi enam persyaratan yang diberikan Kemendikbud.

Kalau tidak, Politisi PDIP itu menyarankan Pemda Kabupaten Bogor atau Dinas Pendidikan, tidak memaksakan kehendak.

“Saya setuju dengan 6 syarat yang sudah ditentukan oleh Mendikbud. Kalau tidak, jangan juga dipaksakan untuk belajar tatap muka, karena kesehatan tetap menjadi prioritas.
Kita juga sayang sama anak-anak, kondisi Covid-19 takut menjadi masalah baru di cluster sekolah,” tegas Muad.

Enam persyaratan yang dikeluarkan Kemendikbud untuk rencana KBM tatap muka di antaranya :

Pertama, Pemda atau sekolah wajib menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan. Seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan
disinfektan.

Kedua, Pemda atau sekolah harus mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.

Ketiga, Pemda dan sekolah harus memastikan kesiapan menerapkan wajib masker.

Keempat, Pemda dan sekolah wajib memiliki thermogun.

Kelima, Pemda dan sekolah harus memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses terhadap transportasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.

Dan keenam, Pemda atau sekolah harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orangtua atau wali.

 

 

Editor: Ayatullah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *