Jalan Nyi Raja Permas Bakal Ditata, Padagang Minta Toleransi

Suasana pasar yang ditempati PKL di Jalan Nyi Raja Permas, (Heri/Ist)

BOGOR, CEKLISSATU – Rencana penataan Jalan Nyi Raja Permas, tepatnya di depan Pasar Blok F, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, mendapat penolakan dari para pedagang kaki lima (PKL).

Pasalnya para PKL itu meminta toleransi waktu kepada Pemerintah Kota Bogor, mengingat saat ini kondisi belum normal yang berdampak pada penghasilan.

Bacaan Lainnya

“untuk saat ini engga setuju, untuk sekarang jujur aja ga setuju saya ya, karena memang situasinya seperti ini, kalau keadaan ekonomi sudah kondusif dan itu juga jadi enak,” kata Paguyuban Pedagang Jalan Nyi Raja Permas, Umar Sanusi kepada wartawan.

Ia mengaku, rencana penataan di Jalan Nyi Raja Permas sudah disosialisasikan. Namun dengan suasana pandemi ini pihaknya meminta toleransi kepada pemerintah. “Setahun yang lalu ada rapat yang diwakili oleh Perumda PPJ, terus Komisi II, Dinas UMKM, perwakilan dari paguyuban itu saya yang hadir, saat rapat itu alhamdulillah di respon satu tahun ke depan diperpanjang, tepatnya di akhir Februari 2022 pindah ke blok F,” tuturnya.

Lanjut Sanusi, dengan di relokasi ke blok F itu sebetulnya tidak keberatan. Namun dirinya menilai tempat yang sudah disiapkan pemerintah tidak memadai, karena di Blok F itu cuma bisa menampung 120 tempat, sedangkan jumlah PKL yang ada jumlahnya 240, sehingga dirinya memikirkan untuk sisanya harus berjualan dimana.

“Sebenarnya tempat sudah disediakan, tapi kan suasananya begini pemerintah kota juga harusnya bijak. Seluruhnya bakal tergusur ini, tapi yang disiapkan oleh pemerintah kota Bogor di atas pasar blok f itu cuma 120 tempat saja, sedangkan jumlah PKL disini 240, sisanya kemana coba?,” ucap Sanusi.

“Kenapa saya minta toleransi lagi yang kedua kalinya karena terus terang saja saat taman topi dulu direlokasi kesini pedagang pada ngerti, tidak mengadakan perlawanan, persuasif aja kita, dan akhirnya mereka sendiri yang membongkar lapak, bukan Satpol PP. Tapi kita minta kebijakan lagi kepada pak wakil, walikota dan pejabat lainnya yang bersinggungan dengan UMKM, untuk saat ini ngga setuju, untuk sekarang jujur aja ga setuju saya ya karena memang situasinya seperti ini,” tambahnya.

Kecuali, sambung Sanusi, kalau keadaan ekonomi sudah kondusif maka teman-teman pedagang ini pastinya tidak keberatan. “Harapan pedagang dengan dibukanya alun-alun berdampak kesini, sedangkan pintunya dari alun-alun sekarang ditutup dan jalan samping alun-alun juga ditutup,” tandasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *