IPW : Presiden Jokowi Harus Segera Bekukan UU Cipta Kerja

  • Whatsapp

JAKARTA, Ceklissatu.com – Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan Presiden Jokowi jangan membiarkan aparat Polri berbenturan dengan buruh, mahasiswa, dan masyarakat. Sebab aksi demo menolak UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law sepanjang Kamis (8/10/2020) kemarin sudah menimbulkan kerusuhan dimana mana. Untuk itu Jokowi perlu segera membekukan UU Cipta Kerja, dengan cara segera menerbitkan Perpu.

Perlu diingat Jokowi, kata ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, bahwa asal usul UU Cipta Karya atau Omnibus Law adalah usulan Sofyan Djalil yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika Serikat (AS).

“Jelas Undang-undang ini tidak sesuai dengan kondisi sosial maupun psikologis masyarakat Indonesia. Karena pola pikir dan sikap hidup masyarakat AS itu kapitalis dan individualisme tentu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia yang guyub dan kekeluargaan,” kata Neta di Jakarta, Kamis (8/10/ 2020).

Neta juga menjelaskan, bahwa UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law tidak sesuai dengan Pancasila yang menjadi konsep hidup Bangsa Indonesia. Jika pasal-pasal yang muncul di UU Cipta Karya tersebut, cenderung tidak berpihak pada rakyat sebagai buruh dan sangat berpihak pada pengusaha dan industri. Sedangkan Ketua BKPM Bahlil Lahadalia sendiri dengan bangga menyatakan, usai disahkannya UU Cipta Kerja ini akan datang 153 perusahaan asing ke Indonesia.

“Apakah pemerintah cukup hanya berpihak kepada perusahaan asing tanpa memperhatikan dengan serius nasib rakyatnya sendiri. Bukankah kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan Soekarno Hatta adalah jembatan emas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” jelasnya.

Melihat besarnya gelombang protes terhadap UU Cipta Kerja yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika itu, sudah saatnya Jokowi sebagai presiden segera membekukannya. Ada dua alasan penting, kenapa Jokowi harus membekukan UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law.

Pertama, roh UU Omnibus Law ini adalah bersistem negara federal, padahal konsep Indonesia adalah negara kesatuan.

Kedua, roh UU Omnibus Law adalah berasas kapitalis individualisme, sementara Indonesia berasas Pancasila yang syarat musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan, paparnya.

Sementara itu IPW juga mengingatkan Polri, setelah melihat meluasnya penolakan terhadap UU Omnibus Law alias UU Cipta Karya tersebit.

“Polri agar senantiasa bisa menahan diri. Sebab konsep Polri adalah kepolisian negara RI dan asas tugasnya adalah mengayomi, melayani, dan melindungi rakyat. Konsep dan asas Polri ini harus dipegang teguh oleh segenap anggota kepolisian sebagai insan Tribratha. Artinya Polri adalah sahabat segenap rakyat dan bukan musuh rakyat,” ujar Neta.

Penulis : Johnit Sumbito

Editor : E. Suwandana

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *