DPRD Sudah Keluarkan Perda PLP2B, Tunggu Komitmen Pemkot Bogor

  • Whatsapp

BOGOR, Ceklissatu.com – Lahan Pertanian di Kota Bogor semakin menyempit. Berdasarkan informasi yang dihimpun Ceklissatu.com bahwa lahan pertanian atau persawahan di Kota Bogor tahun 2021 ini menyisakan 58 hektare.

Untuk mempertahankan lahan seluas 58 hektare itu, DPRD Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) di tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Kota Bogor, Ayang Trisnanto mengatakan, sempitnya lahan pertanian atau persawahan di Kota Bogor itu mungkin dulu belum adanya regulasi yang mengatur tentang lahan pertanian yang berkelanjutan.

“Tapi di tahun 2020 kita sudah melahirkan Perda tentang lahan pertanian berkelanjutan. Perda yang kita lahirkan itu atas turunan dari Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang PLP2B juga,” kata Atang saat ditemui Ceklissatu.com.

Kemudian, lanjut Atang, didalam Perda itu pun dijelaskan bahwa untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan itu maka Pemerintah (Pemkot) Kota Bogor harus memperhatikan pemilik lahan dengan memberi insentif, sehingga lahan yang tersisa puluhan hektare itu bisa dipertahankan.

“Bagaimana pun tren perkotaan memang akan semakin mendesak keberadaan lahan untuk di konversi menjadi peruntukan lain, tetapi kalau ada regulasi ada insentif dari pemerintah. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya regulasi maka laju konversi ini bisa di kurangi, saya kira Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pangan bisa membuat dan menggulirkan program pertanian organik yang memang memiliki nilai tambah yang lebih bagus dibanding pertanian biasa. Baik dalam konteks tanaman pangan sayuran atau holtikultura, sehingga dengan demikian nilai manfaat dari lahan itu akan terasa bagi pemilik lahan,” jelasnya.

Disinggung soal Perda itu apakah bisa menjamin lahan pertanian di Kota Bogor tidak dikonversi, kata Atang, memang dari regulasi ini belum bisa menjamin adanya konversi. Namun dengan adanya Perda ini, setidaknya bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk bisa memberikan insentif.

“Kalau insentif ini bisa dilakukan maka akan berhasil, tapi kalau insentif proteksi dan fasilitasi tidak dilakukan ya kita tidak bisa menjamin bagi masyarakat untuk mengalihkan lahan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengungkapkan, bahwa Perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu merupakan perjuangan dari teman-teman DPRD dan Perda itu sangat diharapkan oleh petani termasuk dirinya yang memiliki kelompok tani Subur Makmur.

“Ketua DPRD juga tadi menyampaikan bahwa lahan-lahan pertanian harus kita jaga bersama, tidak hanya pemerintah, masyarakat yang punya lahan pertanian yang masih bisa diberdayakan,” kata Jenal Mutaqin.

Politisi Gerindra yang akrab di sapa Kang JM itu menambahkan, jika dilihat Undang Undang 41 tahun 2009, kemudian Perda Jabar 27 tahun 2010 dimana lahan sawah yang sudah ditetapkan tetapi dialihfungsikan wajib mengganti 3 kali lipat dan itu pun hanya bisa untuk kepentingan-kepentingan yang ada dalam Undang Undang.

“Secara garis besar seharusnya di Perda kita dikunci dan diikat tidak boleh dikeluarkan izin ketika lahan itu diabadikan sebagai lahan sawah pangan berkelanjutan. Jadi memang sangat sekali memproteksi, dan bahkan tahun depan di Kota Bogor ada beberapa land banking dimana dari informasi DKPP yang memang untuk belanja tanah terhadap lahan pertanian yang hasilnya ataupun pengelolaannya bisa diberdayakan dengan masyarakat sekitar dan ini hal yang sangat saya apresiasi,” ujarnya.

“Itu hal yang sangat saya tunggu bahwa pemerintah berani beli tanah tidak hanya untuk taman, tapi untuk sawah juga untuk pertanian. Saya rasa sah dan halal secara hukum, jadi banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Mudah-mudahan saya di DPRD bisa mensupport dengan para pimpinan dan anggota kita bersinergi, pada intinya itu,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Anas Rasmana, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Bogor saat ini ada 58 hektare dan semuanya berupa sawah.

“Iya saya atas perjuangan walikota InsyaAllah akan ada kegiatan land banking yaitu untuk memulai menguasai lahan-lahan pertanian dibeli oleh kita menjadi aset kita untuk nama nya nanti itu untuk menjajah lahan pertanian. Kita akan awali di Ciharacas Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan,” kata Anas.

Ia pun menegaskan, bahwa Kota Bogor tidak akan bisa menjadi lumbung pangan, hal itu lantaran lahan-nya terbatas. Tetapi, kalau untuk mempertahankan kebutuhan mungkin bisa.

“Kalau untuk lumbung pangan kayanya tidak mungkin ya, karena kita importir,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *