DPC Demokrat Kota Bogor Tetap Loyal Kepada AHY dan Anggap KLB Abal-abal

  • Whatsapp

BOGOR, Ceklissatu.hops.id – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Bogor dampingi oleh ketua-ketua ranting se-Kota Bogor serta anggota fraksi dengan tegas menolak Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli, Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

“Kami itu diusik, kami sedang bekerja buat rakyat tiba-tiba terusik dengan adanya KLB yang dimana KLB ini adalah bodong tidak ada ketua ketua DPC Indonesia, tidak ada ketua-ketua DPD yang hadir di sana membuat dukungan untuk pak Moeldoko,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor, Dodi Setiawan kepada wartawan di depan gedung DPC Demokrat Kota Bogor, Senin (8/3/2021).

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, DPC Demokrat Kota Bogor tetap setia kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sesuai AD/ART partai dan hasil kongres V Tahun 2020.

“Pelaksanaan KLB dinilai ilegal atau abal-abal, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko lantas ditunjuk menggantikan posisi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” kata dia.

“DPC Partai Demokrat Bogor menolak hasil KLB karena tak sesuai dengan AD/ART partai, dimana harus ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai (MTP) dan wajib dihadiri 2/3 DPD dan setengah DPC yang ada di Indonesia,” katanya.

Menurut Dodi, KLB tersebut sama sekali tidak dihadiri oleh pengurus partai yang memiliki hak suara sah.

“Nggak ada yang hadir. Karena saat KLB seluruh pengurus partai se-Indonesia ada di DPC dan DP untuk mendengarkan AHY konferensi pers,” katanya.

Dodi menegaskan, kabar bahwa KLB dihadiri oleh 20 ketua DPC itu tidak benar. Sebab, mereka semua sudah dipecat dua hari sebelum KLB dilaksanakan.

“Jadi yang hadir itu sudah dipecat DPP. Sedangkan sisanya yang hadir di sana adalah barisan sakit hati yang tak punya hak suara di partai dan mantan kader yang telah diberhentikan,” ungkapnya.

Dodi juga menegaskan, sejauh ini kader Demokrat Kota Bogor tidak ada yang menghadiri KLB tersebut. Namun, kata dia, apabila ada kader yang ada mencatut namanya untuk membuat surat kuasa guna menghadiri KLB, pihaknya akan menempuh proses hukum.

“Kalau seandainya ada yang mencatut nama saya selaku ketua DPC Partai Demokrat, saya akan pidanakan dan saya akan membawa ini ke proses hukum,” ungkapnya.

Pasalnya menurut Dodi, ia mengaku tidak memberikan surat kuasa kepada pengurus, jika seandainya ada yang datang ke sana ke KLB tersebut.

Masih kata Dodi, Moeldoko bukan kader Demokrat. Sehingga, apabila ia ingin menjadi ketua partai sebaiknya, ia membuat partai baru tanpa harus merebut partai orang.

“Pak Moeldoko bukan kader, apa yang dilakukan tidak etis. Kami meminta agar kemenhumkam tidak mengesahkan hasil KLB bodong tersebut,” ungkapnya.

Dodi menilai, ada pihak-pihak yang tak ingin Demokrat kembali berjaya, dimana berdasarkan survei saat ini, partai tersebut berada di peringkat tiga nasional.

“Ada pihak yang ingin memecah belah partai kami. DPP memiliki rencana untuk memproses hukum mereka yang terlibat di dalam KLB, karna ini saya bertindak atas nama teman-teman para pengurus dan juga kader-kader. Menegaskan bahwa ini zolim, ketamakan, kesombongan. Siapa Pak Moeldoko? Dia tidak punya KTA, dia bukan kader dari partai Demokrat tiba-tiba menjadi ketua umum hasil KLB abal-abal,” pungkasnya.

Editor: Ayatullah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *