Disebut Zona Merah Kekerasan Anak, KPAD Kabupaten Bogor Tak Terima

BOGOR, Ceklissatu.com – Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor, Erwin Suriana menanggapi pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal status Kabupaten Bogor sebagai zona merah kekerasan anak.

Meski tidak menampik masih tingginya angka kekerasan anak, namun Erwin mengklaim jika semua sudah diupayakan untuk diminalisir.

Bacaan Lainnya

“Laporan yang masuk kepada kami itu sekitar 53 sampai 55 kasus. Semuanya kami tangani secara bersamaan dengan dinas terkait, semuanya bersinergi,” jelas Erwin, Jumat (30/4/21).

Menurutnya, puluhan kasus tersebut tidak hanya soal kekerasan anak. Melainkan juga bullying dan sengketa hak asuh anak.

Saat ini, kata dia, Pemkab Bogor melalui KPAD, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), juga P2TP2A telah bersinergi meminimalisir kejadian tersebut.

“Kita sendiri tidak mengatakan bahwa Kabupaten Bogor zona merah, karena harus ada parameternya. Jadi silahkan saja komnas perlindungan anak mengatakan demikian, tapi kita Kabupaten Bogor belum menetapkan,” tutur Erwin.

Laporan yang disebut KPAD tentunya sangat berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Ketua KPAI Arist Merdeka Sirait.

“Untuk Kabupaten Bogor kami terima 398 laporan kasus kekerasan anak sampai sekarang.
Sementara secara nasional laporan kekerasan anak di Indonesia sebanyak 2.700 kasus dimana sekitar 52 persennya merupakan kekerasan seksual terhadap anak,” kata Arist saat berkunjung ke Mako Polres Bogor, beberapa waktu lalu.

Dari tingginya kasus tersebut, Arist menyebut Kabupaten Bogor sebagai wilayah zona merah kasus kekerasan anak.

“Angka kasus kekerasannya sangat tinggi. Sehingga tidak berlebihan kami menyebut Kabupaten Bogor zona merah kekerasan anak,” cetus Arist.

Teranyar, kasus yang diterima KPAI yakni bullying yang dialami seorang anak bernama Egi (10) di Kecamatan Klapnunggal dan pencabulan terhadap anak perempuan berusia delapan tahun di Ciseeng, Kabupaten Bogor.

Menurut Arist, Pemkab Bogor harus memiliki formulasi untuk meminimalisir hal tersebut. “Kasus kekerasan ini bisa diminimalisir dengan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, keluarga dan lainnya,” jelasnya.

Editor : Ayatullah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *