Dewan Usul Prakarsa tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

BOGOR, Ceklissatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor melaksanakan rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kota Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Kecamtan Tanah Sareal, Kota Bogor Jumat (14/8/2020).

Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) Ahmad Aswandi mengatakan, bahwa tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dengan memperhatikan kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan, penghormatan, perlindungan dan kebutuhan hak penadang disabilitas.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah daerah, BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen dan perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas atau paling sedikit satu orang yang direkrut menjadi pwgawai atau pekerja,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah dan sektor swasta juga diminta menjamin ketersediaan layanan publik bagi fasilitas sosial dan umum. Diantaranya adalah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, pembahasan Raperda Disabilitas sangat ambisius dan bernilai tinggi.”Iya ini Insya Allah akan bisa berjalan ketika kita semua memiliki komitmen, karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk hidup kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Penulis: Ayatullah

Editor: Edwin Suwandana

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *