Dedie Rachim Tunjukan Aset BLBI yang Dihibahkan ke Pemkot Bogor

BOGOR, Ceklissatu.com – Wakil Wali Kota Bogor, Dedi A Rachim menunjukan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dihibahkan ke Pemerintah Kota Bogor seluas lebih dari 10 hektare, salah satunya di kawasan R3 dan juga Bogor Raya Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

Dedie mengatakan, selain di Katulampa dan kawasan R3, aset BLBI yang dihibahkan ke Kota Bogor juga terdapat di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan tepatnya di pintu masuk perumahan Bogor Nirwana Residence.

Bacaan Lainnya

“Untuk totalnya sekitar lebih 10 hektare, yaitu 6 hektare di Katulampa, 3,4 hektare di Kelurahan Empang dan 1 hektare di kawasan R3,” kata Dedie kepada wartawan, Kamis (16/12/2021).

Dedie menjelaskan, aset yang ada di Katulampa seluas 6 hektare itu rencananya akan dijadikan kantor pusat pemerintahan Kota Bogor. Sementara, aset yang di Kelurahan Empang akan dijadikan kantor Lingkungan Hidup ( LH), khusus untuk pemeliharaan kendaraan sampah dan juga beberapa alat berat di sana. Sisanya, akan dihibahkan ke Kementerian Agama untuk dijadikan Kantor Kemenag Kota Bogor.

“Jadi yang 3,4 hektare itu, sekitar 2500 meter persegi dihibahkan untuk Kemenag, selebihnya sedang kita pikirkan untuk bersama-sama PT KAI untuk membuat semacam stopplat (penghentian/stasiun) di BNR. Jadi double track itu punya stasiun kecil yang apabila suatu saat nanti KRD/KRL jurusan Sukabumi dihidupkan kembali maka stopplat bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Sedangkan aset yang ada di kawasan R3 seluas 1 hektare, kata Dedie, lokasinya terpisah-pisah ada 4 lokasi dan salah satunya akan dikerjasamakan dengan Dispenda Jawa Barat, dalam hal ini akan dibangun Samsat Jawa Barat.

Selain itu, Dedie pun menceritakan proses atau perjalanan sebelum aset milik BLBI dihibahkan ke Kota Bogor. Menurut dia, prosesnya itu sekitar satu setengah tahun, dimana awalnya itu Pemkot melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan juga kepada Dirjen Kekayaan Negara.

“Jadi kami menceritakan kepada Kementerian Keuangan dan Dirjen Kekayaan Negara bahwa ada kebutuhan Kota Bogor untuk mengelola sebuah pemerintahan yang selama ini terpisah-pisah, ada beberapa kantor OPD yang kurang representatif, ada juga yang luasannya kurang memadai dan ada yang kurang strategis bahkan ada kantor OPD didalam gang. Nah ini menjadi dasar pemikiran kita,” terangnya.

Hasil dari komunikasi atau pembicaraan itu, kata Dedie, akhirnya direspon oleh Menteri Keuangan dan juga direspon oleh Dirjen Kekayaan Negara hingga akhirnya di eksekusi oleh Direktur di direktorat Kekayaan Negara.

“Proses lobi-lobinya itu sekitar satu setengah tahun kemarin, dan alhamdulillah sekarang sudah dihibahkan kepada Kota Bogor dan minggu lalu kita sudah melakukan pemancangan aset atau tanda aset dan masuk ke proses lanjutan,” ujarnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *