CBA Menduga Pihak RSUD Cibinong, Abaikan Surat  Jampersal Keluarga Miskin

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman

BOGOR, Ceklissatu.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membantah telah melakukan penahanan jenazah bayi berusia 41 hari warga Kampung Tarikolot RT 2 RW 6, Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Hal itu diungkapkan, Dr. Fusia Wakil Direktur RSUD Cibinong bidang pelayanan, ia mengatakan, pihaknya tidak melakukan penahanan jenazah bayi berusia 41 hari anaknya Nurhayanti pasangan dengan Edi Suryanto.

Bacaan Lainnya

“Pada tanggal 17 Juli 2020, pada pukul 18.00 WIB bayi dinyatakan meninggal oleh dokter dihadapan keluarga,” ungkapnya, yang dikirim ke redaksi Ceklissatu.com, Minggu (20/07/2020).

Kata dia, petugas NICU meminta izin keluarga untuk melepas alat-alat yg terpasang pada bayi dan merapihkan bayi untuk dibawa ke ruang pemulasaran jenazah. Petugas juga meminta keluarga pasien untuk menyelesaikan administrasi pasien (close billing) ke Loket.

“Pada saat yang hampir bersamaan dengan meninggalnya bayi Ny. Nurhayati, terjadi gagal nafas pada bayi lain di ruang NICU, sehingga petugas NICU melakukan tindakan penyelamatan pada bayi tersebut dahulu, setelah itu baru merapihkan bayi Ny. Nurhayati untuk dibawa ke ruangan jenazah,” katanya.

Baca Juga : Terkait Pasien Miskin yang Meninggal di Kenakan Biaya, CBA Minta Dirut RSUD Cibinong Ditindak

Kata dia, pada pukul 19.00 WIB setelah rapih, bayi dijemput petugas pemulasaran jenazah ke ruang pemulasaran jenazah. Saat itu keluarga pasien sudah menyelesaikan administrasi di Loket Pembayaran.

“Setelah jenazah bayi sampai di pemulasaran Jenazah, langsung dilakukan pelayanan pemandian, pengkafanan, dan bimbingan rohani oleh petugas kepada kedua orgtua, tanpa biaya apapun,” ujar dia.

“Segera setelah prosesi di pemulasaran jenazah selesai, jenazah langsung dibawa oleh keluarga,” paparnya.

Mengenai masalah administrasi, kata dia, sejak tanggal 16 Juli 2020, keluarga pasien sudah diarahkan untuk mengurus Jamkesda, akan tetapi proses kepengurusan belum selesai. Sesuai prosedur, petugas loket menyampaikan selisih bayar antara total biaya dikurangi jaminan selama 28 hari. Karena keluarga pasien tidak mampu, maka petugas loket menerima pembayaran sesuai kemampuannya, dan keluarga berjanji akan mengurus jaminannya pada hari Senin tgl 20 Juli 2020 (petugas loket sudah melapor kepada bagian keuangan dan direncanakan masalah ini akan dibahas pada rapat manajemen Senin tgl 20 Juli 2020).

Sementara itu, Edi Suryanto ayahanda bayi mengaku, dirinya tidak pernah di minta oleh rumah sakit untuk memperpanjang atau mengurus kembali keterangan miskin jampersal seperti yang di maksud jawaban Dr.Fausia jelas Edi pada Redaksi Ceklissatu.com.

“Kami boleh membawa jenazah anaknya dari rumah sakit, setelah keluarga mampu memberi DP sebesar Rp 1 juta rupiah dan sisanya di buat penyataan wajib segera bayar pada hari Senin besok ( red tadi 20/72020) sebesar Rp. 34.576.600 juta rupiah,” tegasnya.

Bahkan Edi menjelaskan, surat keterangan Jampersal sudah dari awal kami menggunakan nya dan terlampir surat yang di ketahui dari Rt-Rw, lurah, camat dan bahkan dari Dinas Kesehatan Seksi Bidang Gizi masyarakat dan kesehatan jelasnya.

Ditempat terpisah Jajang Nurjaman Koordinator Center For Budget Analysis ( CBA) menilai pihak rumah sakit diduga kuat mengabaikan surat jaminan pembiayaan dari Dinkes Kab Bogor, padahal sudah jelas ada 3 point di sana. Bahwa pihak RS bisa melakukan klaim atas biaya pasien miskin tersebut.

Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Bogor Geram’ RSUD Cibinong Sempat Tahan Jenazah Pasien Miskin

Diduga pihak RS tidak mau ribet urus hal seperti ini, karena pasien orang miskin. Bahkan untuk pemulasaraan jenazah, ada jeda cukup lama setelah bayi meninggal, apapun alasannya ini terkesan meremehkan dan mengabaikan pasien tertentu tandas Jajang pada Ceklissatu.com melalui pesan Whatshapp nya 20/7/2020.

Jajang menyesalkan atas peristiwa tersebu, dirinya menilai patut disayangkan, rilis yang dikeluarkan pihak RS  berbeda dengan keterangan pasien, patut diduga ada kebohongan publik disini. Untuk itu, CBA mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui Bupati Bogor Ada Yasin, bahkan dirinya meminta DPRD  atau Dinkes Kabupaten. Bogor untuk melakukan investigasi lebih mendalam, apa yang sebenarnya terjadi yang menimpah pada keluarga pasien tersebut.

Jika nanti terbukti, pihak Rumah Sakit Daerah Cibinong melakukan kelalaian, oknum-oknum yang terlibat harus diberikan sanksi berat tandas Jajang.

Penulis: Suhairil Anwar

Editor: Edwin Suwandana

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *