Bupati Bogor Ingin Perpanjang Pelanggaran Hukum

BOGOR, Ceklissatu.com – Warga Sentul City Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyampaikan sikap dan pandangan terhadap Bupati Bogor dan juga PDAM Tirta Kahuripan yang meminta penangguhan batas waktu masa transisi satu tahun pengalihan tersebut, yang ditetapkan sendiri oleh Bupati Bogor pada 31 Juli 2019 melalui Surat Keputusan Nomor 693/309/Kpts/Per-UU/2019.

“Permohonan penangguhan batas waktu masa transisi yang diajukan Bupati Bogor kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya telah ditolak oleh Ombudsman melalui Surat Nomor: B/497/LM.26-34/0299.2016/VII/2020. Tapi, Bupati Bogor dalam pernyataan ke media menganggap surat Ombudsman hanya saran. Pernyataan Bupati Bogor tidak tepat. Penolakan Ombudsman harus dipatuhi,” ungkap Deni Erliana Juru Bicara KWSC rilis yang diterima redaksi Ceklissatu.com, Minggu (09/08/2020).

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, permohonan itu menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bogor bermaksud membiarkan pelanggaran hukum oleh PT Sentul City dan anak perusahaannya PT Sukaputra Graha Cemerlang (PT SGC) terus terjadi atau setidaknya tidak mampu bertindak tegas atas kedua perusahaan tersebut.

“Permohonan penangguhan batas waktu masa transisi menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bogor meremehkan dan bahkan mengabaikan hukum berupa Konstitusi, peraturan pemerintah, putusan peradilan berkekuatan hukum tetap, dan laporan lembaga negara,”paparnya.

Kata dia, permohonan penangguhan batas waktu masa transisi menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak bekerja selama 21 bulan (terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung). Ini ditunjukkan dengan: (1) belum dibatalkannya perjanjian “jual-beli air” antara PDAM Tirta Kahuripan dengan PT Sentul City (dan adanya kabar bahwa perjanjian baru akan ditandatangani); (2) masih belum tuntasnya penyerahan prasarana, sarana, utilitas (PSU)—terutama yang terkait dengan pengelolaan air bersih—dari PT Sentul City kepada Pemerintah Kabupaten Bogor; (3) belum dipisahkannya tagihan pemakaian air bersih dari tagihan BPPL di Sentul City; dan (4) baru dilakukannya verifikasi terhadap calon pelanggan PDAM, padahal masa transisi sudah berakhir.

“Permohonan penangguhan batas waktu masa transisi merugikan hak kami sebagai warga negara dalam menikmati layanan negara, terutama dalam hak atas air sebagai barang publik (res communes) yang mesti dikendalikan dan dikuasai negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata dia.

“Permohonan penangguhan batas waktu masa transisi akan memperpanjang intimidasi PT Sentul City dan PT SGC terhadap warga, terutama dengan memutus pipa air bersih ke rumah-rumah warga. Ini karena selama masa transisi, pengelolaan air bersih tetap berada dalalm kendali penuh PT SGC yang secara sewenang-wenang menerapkan aturan berlangganan versi mereka sendiri,” ujarnya.

Lanjut dia, permohonan penangguhan batas waktu masa transisi akan menambah jumlah kerugian negara senilai lebih daripada 780 juta rupiah per bulannya, akibat negara—dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan—terus kehilangan kesempatan untuk mengelola air bersih di Sentul City secara penuh.

“Wabah Covid-19 yang dijadikan dalih oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tidak relevan karena mereka memiliki waktu 21 bulan terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung dan satu tahun penuh terhitung sejak Surat Keputusan Bupati. Terlebih, pekerjaan tetap bisa dilakukan di masa wabah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,”beber dia.

“Isu Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang dijadikan dalih oleh PT Sentul City dan PT SGC—dan yang tampaknya diaminkan saja oleh PDAM Tirta Kahuripan—sama sekali tidak relevan. Surat Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bertanggal 8 April 2020—yang menanggapi surat KWSC—menegaskan bahwa: (1) PPJB tidak diperkenankan memasukkan syarat di luar jual beli rumah (luas bangunan, luas tanah, lokasi tanah, dan harga rumah serta tanah); dan (2) PPJB tidak berlaku lagi sejak rumah lunas atau sejak Akta Jual Beli (AJB) sudah diterbitkan,” ungkap dia.

“Kami memohon Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya untuk segera mengajukan laporan pengawasan malaadministrasi Bupati Bogor kepada Ombudsman Republik Indonesia agar segera diterbitkan rekomendasi,” tambah dia lagi.

“Kami memohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki dugaan korupsi pada kerugian negara yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan air bersih di kawasan PT Sentul City seperti yang ditemukan oleh Ombudsman dan dalam serah-terima PSU seperti yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegasnya.

Penulis: Teguh Walinsa
Editor: Edwin Suwandana

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *