Bima Arya Sebut Tiga Penyakit Klasik BUMD di Sosialisasi GCG Perumda Tirta Pakuan

Tirta Pakuan Kota Bogor Gelar Sosialisasi GCG dan Kick Off Program 2022. Foto : Kominfo Kota Bogor

BOGOR, CEKLISSATU-Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut ada tiga penyakit klasik yang selalu menggerogoti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau kini Perusahaan Milik Daerah (Perumda) di Indonesia. Penyakit yang bisa dan membuat sakit perusahaan plat merah tersebut, yakni kepentingan, kapasitas serta prinsip kebijakan.

Menurut Bima, persoalan kepentingan membuat Diretur Utama BUMD yang pintar dan visioner sekalipun tak berdaya untuk menghadapi kepentingan kelompok tertentu, bahkan kepala daerah. Direksi yang tunduk pada kepentingan politik membuat pelayanan publik tidak lagi sehat.

Bacaan Lainnya

“Kepala daerahnya minta apa walaupun bertentangan dengan GCG tetap dilakukan. Banyak di daerah seperti itu. Dirutnya jenius, jam terbang tinggi tapi kalau ada hutang budi ya selesai,” kata Wali Kota Bogor di acara “Sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) dan Kick Off Program 2022” Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor di IICC Mal Botani Square, Kota Bogor, Rabu (12/1/2022).

Adapun penyakit yang kedua, lanjut Bima, berbicara kapasitas, yakni ketika BUMD mengakomodir orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan memimpin manajemen. Sisi lainnya, ada sumber daya manusia yang secara kapasitas tak diragukan lagi, justru tersingkir.

“Kadang-kadang yang dipimpinnya berkarir panjang dan sudah puluhan tahun berpengalaman di BUMD, namun anak kemarin sore yang tidak punya kapasitas, tidak punya pengalaman apa-apa naik menjadi direksi,” ucap Bima.

Wali Kota melanjutkan, persoalan ketiga,  yakni punya kapasitas namun berbeda prinsip kebijakannya. Sehingga membuat Dirut bingung menangkap arahnya, mana yang didahulukan pelayanan atau PAD-nya, kebocoran air dulu diatasi atau penambahan pipa. “Ini dosanya paling kecil, tapi gak maksimal juga BUMD-nya,” sebutnya.

Menurutnya, jalan keluar dari tiga persoalan ini yakni GCG. Komitmen, aturan main, pelaksanaan bisnis yang sehat dan beretika. Ia pun menggarisbawahi kata kunci komitmen dan etika. “Hukum merupakan norma-norma yang seringkali belum menjangkau banyak hal, tapi etika merupakan filosofi yang mendasari baik buruk dari peradaban ke peradaban.

Ia menyebutkan, kesepakatan yang dibuat di GCG oleh Perumda Tirta Pakuan diyakini canggih dan  bisa menjadi sumber keteladanan. Menurutnya, direksi jadi planmaker. Role model, benchmarking yakni direksi.

“Kalau direksi tidak melakukan itu ya selesai, itu beratnya jadi pemimpin. Mari sama-sama ikhtiarkan kesepakatan yang dibuat ini bukan saja menyelamatkan dari jeratan hukum, tapi juga menempatkan kita ditempat terbaik di akhirat,” imbuhnya.

Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan mengatakan, hari ini pihaknya menyelaraskan GCG dengan program kerja Perumda Tirta Pakuan. Pada 2021 lalu pihaknya fokus pada perbaikan pelayanan dengan beberapa pembangunan fisik yang sudah dibangun.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *