BOGOR, CEKLISSATU.COM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menjadikan penyelesaian sejumlah kewajiban pembayaran tahun anggaran 2025 sebagai prioritas dalam penyusunan APBD Perubahan 2026.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, persoalan tunda bayar muncul setelah sejumlah pekerjaan fisik maupun nonfisik yang telah terealisasi pada 2025 belum dapat dibayarkan hingga akhir tahun anggaran.

Menurut Rudy, salah satu penyebabnya adalah keterlambatan atau kurang salur dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2024 dan 2025.

“Kendala pemerintah Kabupaten Bogor adalah terlambatnya dana bagi hasil atau kurang salur, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, dari tahun 2024 dan tahun 2025,” kata Rudy.

Ia menjelaskan, sebagian kewajiban yang tertunda sebenarnya telah diselesaikan pembayarannya pada triwulan pertama 2026. Namun, masih terdapat sejumlah program yang masuk dalam luncuran 50 hari kerja dengan tambahan waktu pada 2026.

Baca Juga: Menpora Erick Sebut Presiden Prabowo Sangat Peduli Terhadap Prestasi Olahraga Nasional 

Program-program tersebut, kata Rudy, akan diselesaikan melalui APBD Perubahan 2026.

Bukan Sekadar Bayar Utang
Rudy menegaskan, APBD Perubahan 2026 tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan tunda bayar. Pemkab Bogor juga akan mengalokasikan perhatian pada berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak bagi masyarakat.

Prioritas tersebut mencakup infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, serta program sosial dan ekonomi kemasyarakatan.

“Revisi-revisi yang prioritas utama adalah melakukan pembayaran yang belum terbayar dalam program tahun anggaran 2025. Yang kedua, kita bukan hanya berfokus terhadap apa yang belum dibayar, tapi infrastruktur pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, infrastruktur kesehatan, infrastruktur jalan, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sejumlah pembangunan jalan bahkan menjadi perhatian khusus. Rudy menyebut Jalan Dramaga dan ruas jalan di Kecamatan Nanggung sebagai program yang didorong untuk segera ditindaklanjuti.

Ia mengatakan proses tahapan lelang untuk sejumlah program prioritas tersebut telah berjalan.

“DPRD Kabupaten Bogor berpesan kepada kami untuk lebih cepat dalam menindaklanjuti beberapa usulan-usulan prioritas. Salah satunya adalah Jalan Dramaga, lalu kedua ada jalan di Kecamatan Nanggung,” tutur Rudy.

Berapa Nilai Tunda Bayar?
Besaran total kewajiban tunda bayar tahun 2025 belum diungkap Rudy secara rinci. Ia menyerahkan data tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Rudy mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai akses terhadap informasi anggaran karena data pemerintahan telah menggunakan sistem digital.

“Jumlahnya secara detail teknisnya nanti BPKAD kami persilakan untuk dibuka datanya. Publik harus tahu, sekarang semuanya sudah menggunakan sistem digital,” katanya.

Ia juga mempersilakan masyarakat maupun wartawan mengakses informasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Rudy menjelaskan, sebelum APBD Perubahan 2026 dibahas, Pemkab Bogor bersama DPRD terlebih dahulu harus melakukan revisi terhadap KUA-PPAS Perubahan 2026.

Baca Juga: Perubahan APBD 2026 Tuntas, Pemkab Bogor Diminta Tancap Gas Jalankan Program Prioritas

Setelah KUA-PPAS disepakati, pembahasan kemudian dilanjutkan ke APBD Perubahan 2026.

Rudy memastikan, pemerintah daerah dan DPRD memiliki arah yang sama dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Kita sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bogor, mengejar rata-rata lama sekolah, dan mengejar beberapa perbaikan infrastruktur yang ada,” ungkapnya.

Selain infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga akan memperhatikan sektor sosial serta ekonomi masyarakat.

Rudy menegaskan, luasnya wilayah Kabupaten Bogor membuat pekerjaan rumah pemerintah masih sangat besar. Karena itu, ia mengapresiasi dukungan DPRD dan berbagai pihak yang terus memberikan masukan terhadap pembangunan daerah.

“Bogor merupakan wilayah yang sangat luas. Kami mengucapkan terima kasih support penuh dari DPRD Kabupaten Bogor, dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bogor, juga memberikan saran, memberikan masukan untuk kita membangun Bogor bersama-sama,” tandasnya.