Lorena Hengkang dari KSO PDJT, Komisi I Duga Persoalan Saham Jadi Penyebabnya

Biskita Transpakuan Hasil Skema BTS di Kota Bogor (dok. Humpro Pemkot Bogor)

BOGOR, CEKLISSATU – Salah satu perusahaan yang tergabung dalam Kerjasama Operasional Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (), PT memilih hengkang alias tak lagi ambil bagian dalam pengelolaan bis yang berasal dari peogram Buy The Service (BTS).

Kabar tersebut dibenarkan Managing Director PT Lorena, Rianta Soerbakti. “Betul (keluar dari KSO PDJT, kita berencana keluar dari KSO,” ucapnya pada Rabu, 9 Maret 2022.

Bacaan Lainnya

Rianta mengatakan, alasan PT Lorena hengkang dari KSO PDJT lantaran beda style dalam manajemen. “Beda style saja, kami kan perusahaan tbk dengan pengalaman lebih dari 50 tahun sebagai perusahaan transportasi,” ungkapnya.

Namun, Rianta enggan membeberkan perbedaan style dalam manajemen yang seperti apa sehingga menyebabkan Lorena hengkang. “Kami berencana mundur bukan karena apa-apa, hanya beda style saja. Lorena selalu mendoakan yang terbaik bagi Trans Pakuan,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyebut bahwa Lorena tidak meninggalkan KSO, namun akan menjadi mentor sekaligus pendukung utama Biskita.

“Lorena punya pengalaman sebagai salah satu operator di Trans Jakarta yang skala bisnisnya sangat besar dibanding BTS Kota Bogor,” katanya.

Tetapi, kata dia, secara teknis, Lorena tak masuk KSO di periode lanjutan BTS karena menganggap PDJT dan Kodjari mampu melaksanakan operasional dan pemeliharaan Biskita.

“Lorena sampai saat ini diibaratkan sebagai konsultan khusus saat dibutuhkan pengetahuan teknis dan pengalaman mengelola BTS,” imbuhnya.

Lebih lanjut, menurut Dedie, sebagai perusahaan publik atau Tbk, Lorena dalam setiap langkah harus mendapat persetujuan pemegang . Khusus, dalam menangani Biskita, Lorena lebih nyaman mendudukan diri sebagai mentor.

Terpisah, saat dikonfirmasi perihal nasib kedepan KSO PDJT, Direktur Utama PDJT, Lies Permana Lestari tidak membalas pesan singkat yang dilayangkan wartawan.

Sementara itu, KSO PDJT yang beranggotakan PDJT, Kodjari dan PT Lorena dibentuk untuk mengambil program BTS dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Setelah sukses memenangkan lelang, akhirnya Biskita Trans Pakuan pun mengaspal untuk pertama kali di Kota Bogor pada Selasa, 2 November 2022.

Mengaspalnya Biskita pun diklaim sebagai babak baru era transportasi Kota Bogor lantaran menjadi tonggak berjalannya program konversi angkutan kota (angkot) dari tiga menjadi satu bus sedang.

Menyikapi persoalan tersebut, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri mempertanyakan apakah hengkangnya perusahaan otobus yang telah berdiri selama 50 tahun itu akibat ketidakjelasan proporsi saham yang berimbas terhadap sharing profit.

Mengingat, sambungnya, dalam pengelolaan Biskita PT Lorena hanya bertindak sebagai operator. Sementara, Kodjari sebagai anggota KSO PDJT merupakan pemilik mayoritas Biskita.

“Berdasarkan informasi, Kodjari itu membeli angkot untuk dikonversi menjadi bis. Pertanyaannya, kalau begitu berapa proporsi saham yang dimiliki Kodjari, Lorena dan PDJT. Sebab, PDJT itu hanya sebagai ‘penyambung’ sedangkan Lorena hanya operator,” tegasnya.

Menurut dia, selama ini KSO PDJT sendiri tidak pernah terbuka soal proporsi saham dalam Biskita, termasuk mengenai sharing profit.

“Masalah itu kan tak pernah dibuka, kami pun jadi bertanya-tanya. Apakah itu penyebab hengkangnya Lorena,” ungkapnya.

Selain itu, Gus M sapaan akrabnya mempertanyakan mengenai aset apa yang akan dimiliki oleh PDJT kedepannya. Mengingat saat ini, sebanyak 49 bis yang mengaspal ‘dikuasai’ Kodjari. “Jadi kedepannya PDJT dapat apa? Sedangkan saat ini kondisinya masih belum stabil,” katanya.

Gus M menilai, proyek Biskita terkesan lahir tanpa adanya proses ‘persalinan’ yang baik. Sebab, sejak awal tak pernah ada ekspose kajian yang mendalam soal Biskita. “Ya, mirip seperti proses ‘persalinan’ dukun beranak. Asal brojol saja,” ujarnya.

Gus M meminta, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera melakukan evaluasi terhadap KSO PDJT. Termasuk terkait sistem pola kerjasama di dalamnya. “Harus segera dievaluasi, mengingat mengelola layanan transportasi publik mesti baik dan profesional,” tandasnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.