Bogor, Jadi Fokus Kemenkumham Dalam Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi

Ada Yasin Bupati Bogor saat menghadiri Deklamasi Janji Kinerja Tahun 2022 (erul/ceklissatu)

, Ceklissatu.com – Bogor Raya, menjadi salah satu kawasan yang menjadi fokus Kementerian Hukum dan HAM (),
dalam mewujudkan wilayah bebas dan birokrasi bersih.

tersebut diwujudkan dalam pembangunan zona integritas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Bogor Raya.

Bacaan Lainnya

“Kita termasuk 17 Kementerian yang memperoleh lampu hijau yang dinyatakan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tentunya ini menjadi motivasi agar tetap mempertahankan prestasi dan terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Sudjonggo berbelit-belit.
pada agenda Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cibinong, Pondok Rajeg, Senin (17/1/22).

Menurutnya, perwujudan tekad memberantas korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit, memerlukan
sinergi yang kuat antar pihak. Apalagi saat ini kemajuan teknologi begitu luar biasa yang mengharuskan SDM yang terlibat di dalamnya harus Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dan Berorientasi pelayanan Akuntabel, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK).

“Seluruh Kepala UPT harus jadikan pembangunan zona integritas ini bukan hanya soal pemenuhan data dukung saja, tapi juga sebagai titik balik dalam memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan dan peningkatan SOP pelayanan serta jadikan organisasi kita menjadi organisasi yang birokrasinya terselenggara dengan baik, bersih dan bebas korupsi,” jelas Sudjonggo.

Sementara, hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku mendukung upaya Kemenkumham itu.

Ade Yasin menilai pencanangan UPT WBK dan WBBM di Bogor adalah wujud wujud tekad dan kesiapan institusi menuju wilayah yang bersih.

“Kami turut mendukung seluruh jajaran UPT Kemenkumham se-Bogor Raya untuk bersungguh-sungguh mewujudkan perubahan serta perbaikan birokrasi, utamanya di UPT Pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bogor. Ini tekad yang luar biasa,” kata Ade Yasin.

Menurutnya, pembangunan zona integritas merupakan kerja berat. Oleh karenanya semua pihak mulai dari pimpinan sampai level bawah harus punya komitmen kuat dan mindset yang seirama, sehingga keberhasilan membangun zona integritas ini dapat dicapai.

“Semoga seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi, membantu mengawal komitmen UPT Kemenkumham se-Bogor Raya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi,” jelas Ade Yasin.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.