JAKARTA, CEKLISSATU – Partai Nasdem bersama Koalisi Perubahan yang mengusung Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar siap gulirkan hak angket bersama PDIP, untuk merespon dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sekjen Nasdem, Hermawi Taslim menyebutkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan para sekjen di Koalisi perubahan, yaitu PKS dan PKB.

Ia menilai, semangat para partai tersebut senada seperti yang dikatakan Anies Baswedan soal hak angket. 

"Jadi, posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya," ungkap Hemawi. 

Baca Juga : NasDem Kota Bogor Kembali Raih Satu Kursi Dapil Timur Tengah, Tri Riyanto Andhika Putra Lolos Parlemen

Menurutnya, dalam menggulirkan hak angket, dia pun menginginkan kesederajatan, saling menghormati, dan saling menghargai. 

Hermawi Taslim mendukung hak angket karena koalisi-nya itu menginginkan kebenaran. 

"Kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia," tegasnya.

Hermawi menyatakan hal itu setelah melakukan pertemuan dengan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi di NasDem Tower pada Kamis petang. 

Menurutnya pertemuan itu rutin dilakukan sekaligus menyambung tali silaturahim koalisi. Koalisi tersebut memiliki semangat kesatuan yang utuh dalam merespons wacana penggunaan hak angket itu. 

Sejauh ini, dia pun mengaku pihaknya belum berkomunikasi dengan PDIP dan baru hanya mendengar wacana tersebut dari kubu tersebut. 

Tetapi, menurutnya inisiasi hak angket tersebut bukan berasal dari orang yang sembarangan. 

"Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang, Ganjar kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia, jadi kita anggap ini serius," terangnya.

Dia pun mengaku timnya telah menyiapkan data-data untuk mendukung bergulir-nya hak angket tersebut. Jika perlu, pihaknya siap mengirimkan tim untuk mendukung gerakan PDIP tersebut. 

Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR. 

Ganjar menyebutkan, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.