BOGOR, CEKLISSATU - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Djuanda (UNIDA) menggelar Kuliah Perdana Tahun Akademik 2026/2027 pada Senin (21/9/2026) di Aula Gedung C UNIDA. Kegiatan ini menjadi ruang awal bagi mahasiswa baru untuk memahami perubahan lingkungan sosial, pemerintahan, dan komunikasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI).
Mengangkat tema “Tata Kelola Publik dan Komunikasi Strategis di Era Digital dan AI: Menyiapkan Pemimpin Masa Depan yang Adaptif dan Berintegritas”, kuliah perdana menghadirkan Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA Kota Bogor, Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.Sc sebagai narasumber. Diskusi dipandu oleh Ketua Program Studi Sains Komunikasi FISIP UNIDA, Robby Firliandoko, S.I.Kom., M.Si.
Dekan FISIP UNIDA, Assoc. Prof. Dr. Hj. Rita Rahmawati, Dra., M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa kuliah perdana menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mulai membangun cara pandang akademik sejak awal perkuliahan. Perkembangan teknologi yang berlangsung begitu cepat juga menuntut generasi muda untuk mampu menyikapi informasi secara bijak, serta menerjemahkan perkembangan teknologi menjadi solusi yang memberi manfaat bagi masyarakat.
“Mahasiswa perlu terbuka terhadap perubahan, namun tetap kritis dalam memahami informasi dan perkembangan teknologi agar dapat melahirkan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Assoc. Prof. Dr. Hj. Rita Rahmawati, Dra., M.Si menambahkan, FISIP UNIDA berkomitmen membangun lingkungan pembelajaran yang mendorong mahasiswa memiliki wawasan luas dan karakter kuat, selaras dengan nilai-nilai yang ditanamkan UNIDA sebagai Kampus Bertauhid.
“Di tengah transformasi digital ini, kami berharap mahasiswa dapat menikmati proses belajar, berani mengeksplorasi gagasan, serta terus mengembangkan kapasitas diri dengan menjunjung nilai-nilai karakter Tauhid,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana kegiatan, Assoc. Prof. Dr. Saprudin, M.Si mengatakan, tema yang diangkat pada kegiatan ini merupakan respons terhadap perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) yang semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola publik dan komunikasi.
Menurutnya, mahasiswa perlu dipersiapkan agar mampu memahami perubahan tersebut sekaligus memiliki kemampuan adaptasi, berpikir kritis, dan tetap menjunjung tinggi integritas.
“Era digital dan AI menghadirkan banyak peluang sekaligus tantangan. Karena itu, mahasiswa FISIP perlu memiliki kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, memahami dinamika masyarakat, serta tetap berpegang pada nilai dan integritas. Kemampuan tersebut akan menjadi bekal penting ketika berkiprah di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu dalam sesi pemaparan, Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.Sc mengajak mahasiswa melihat perkembangan teknologi dan inovasi dari perspektif tata kelola publik. Transformasi digital menuntut pemerintah dan masyarakat untuk semakin terbuka terhadap perubahan, sekaligus mampu memastikan pemanfaatan teknologi berjalan secara bertanggung jawab.
Selain tata kelola, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam menghadapi era algoritma. Pemimpin masa depan perlu mampu menyampaikan kebijakan secara transparan, persuasif, dan berbasis data di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial dan AI.
Dalam konteks Kota Bogor, perubahan tersebut terlihat dari upaya digitalisasi pelayanan publik serta pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Di sisi lain, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah persoalan perkotaan, seperti kemacetan, pengelolaan sampah, tata ruang, kemiskinan, stunting, hingga pemerataan ekonomi.
Berbagai persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang disusun berdasarkan data, analisis, kolaborasi, serta solusi yang dapat memberikan dampak nyata. Karena itu, mahasiswa FISIP dipandang memiliki ruang strategis untuk terlibat melalui riset dan inovasi yang dapat mendukung penyelesaian persoalan publik.
“Teknologi dan AI dapat mempercepat efisiensi birokrasi, namun integritas, empati, dan kebijaksanaan manusia adalah kompas moral yang tidak bisa digantikan,” pungkasnya.
