JAKARTA, CEKLISSATU -- Penyelesaian sengketa olahraga di tanah air kini hanya bisa dilakukan dalam satu lembaga, yakni Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).
Ini setelah Menpora Dito Ariotedjo mengenalkan BAKI sebagai satu-satunya lembaga yang akan menyelesaikan konflik olahraga di Indonesia. Pengenalan BAKI dilakukan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Selain Menpora Dito, turut hadir di acara itu, yakni Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari dan Ketua BAKI Mohamed Idwan Ganie.
Sebelum diputuskan adanya satu lembaga arbitrase, Indonesia pernah memiliki dua lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan.
Lembaga itu adalah BAKI dan BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia). Kala itu, BAKI 'menginduk' ke KOI, sedangkan BAORI 'menyusu' ke KONI Pusat.
"Ini merupakan langkah maju yang tidak hanya memenuhi amanat undang-undang. Tetapi juga menegaskan komitmen kami terhadap kepastian hukum di dunia olahraga,” kata Menpora Dito Ariotedjo pada Jumat, 18 Oktober 2024 dalam Peresmian BAKI di Kantor Kemenpora, Jakarta.
Mohamed Idwan Ganie menjadi Ketua Umum BAKI. Dalam sambutannya, Idwan akan menjalankan tugas sesuai dengan amanat yang diberikan kepadanya. Nantinya BAKI juga tetap berjalan secara independen.
"BAKI sekarang dan nanti akan tetap menjadi badan yang dikelola secara independen. Meskipun BAKI menerima dukungan dan mendapat fasilitas pendiriannya oleh Kemenpora,” ungkap Idwan.
Peresmian BAKI ini melalui dialog yang panjang. Berlangsung sejak 2023. Sebelumnya Indonesia memiliki lebih dari satu badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa olahraga. Ada BAORI dibentuk oleh KONI. Sedangkan BAKI dibentuk oleh KOI.
Dito menjelaskan tantang terbesar penyatuan lembaga-lembaga arbitrase itu adalah faktor historis. Selain itu juga karakteristik masalah yang ditangani. Adanya dua badan itu dinilai tidak efektif dan membuat ketidakpastian penyelesaian sengketa.
Adanya BAKI ini membuat penyelesain sengketa olahraga menjadi lebih efisien dan adil. BAKI memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang sedang bersengketa.
