BOGOR, CEKLISSATU - Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang juga bakal calon Bupati Bogor, Rudy Susmanto siap mengawal pemekaran Kabupaten Bogor. Rudy Susmanto menyebut Kabupaten Bogor bakal dimekarkan menjadi tiga wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor Barat, dan Kabupaten Bogor Timur.
Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Bogor sudah melakukan kajian pemekaran wilayah. Hasilnya, Kabupaten Bogor dianggap sangat layak dimekarkan.
Proses dan tahapan pemekaran wilayah sudah sampai di tingkat provinsi Jawa Barat. Bahkan, lokasi ibukota Kabupaten Bogor Barat dan ibukota Kabupaten Bogor Timur juga sudah ditetapkan.
"Pemekaran wilayah hari ini bukan hanya keinginan tapi juga menjadi sebuah kebutuhan unuk Kabupaten Bogor. Kita cukup kasihan melihat masyarakat kita yang ada di perbatasan wilayah Banten di barat, perbatasan Karawang di timur, pada saat memerlukan pengurusan beberapa administrasi, harus datang ke Cibinong," ujar Rudy.
Baca Juga : Pasca Ajukan Cuti Untuk Pilkada, Rena Da Frina 'Kacaukan' Konstalasi Politik di Kota Bogor
"Contoh dari perbatasan Lebak Banten menuju Cibinong, pusat pemerintahan Kabupaten Bogor, kalau macet butuh waktu 2 jam, 3 jam, bahkan hampir 4 jam untuk sampai Cibinong. Sampai Cibinong berkasnya kurang, harus pulang lagi, besok mereka harus kembali lagi," tambah Rudy.
Menurut Rudy, tidak semua masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan Kabupaten Bogor tergolong mampu.
"Untuk berangkat ke pusat pemerintahan, butuh biaya, butuh bensin. Kalau punya motor harus ngisi bensin, enggak punya motor harus naik angkot, naik angkutan. Nah inilah yang harus kita pikirkan bagaimana yang tadi dikehendaki Pak Prabowo adanya percepatan dan pemeretaan pembangunan di Kabupaten Bogor bisa terwujud," jelas Rudy.
Rudy berharap pemerintah pusat bisa mencabut moratorium pemekaran wilayah agar ke depan pemekaran kabupaten Bogor bisa terealisasi.
"Kita berikan ruang kepada pemerintah pusat, khususnya presiden terpilih untuk mengkaji dan mengambil kebijakan yang paling tepat dan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor," katanya.
DPRD Kabupaten mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pencabutan moratorium pemekaran wilayah menjadi atensi dan segera menjadi sebuah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat.
