BOGOR. CEKISSATU– Ruas jalan Citeureup–Sukamakmur, Kabupaten Bogor, perbaikan jalan yang membentang sekitar 20 kilometer ini menjadi angin segar bagi warga yang selama ini mengandalkan jalur tersebut untuk aktivitas sehari-hari, distribusi hasil pertanian, hingga akses menuju kawasan wisata Puncak II.
Pembangunan infrastruktur tersebut mendapat dukungan anggaran Rp61,2 miliar dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD). Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor turut mengalokasikan anggaran daerah untuk membangun sekitar lima kilometer jalan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto meninjau langsung kondisi ruas jalan tersebut pada Selasa (20/10/2026). Dalam peninjauan itu, ia menyampaikan bahwa pembangunan dilakukan secara kolaboratif untuk memulihkan akses masyarakat yang mengalami kerusakan berat sejak 2021.
“Panjang jalannya kurang lebih 19 sampai 20 kilometer. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui APBD membangun sekitar lima kilometer, sedangkan sisanya sekitar 15 kilometer dikerjakan pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah,” kata Rudy.
Sebagian ruas kini telah menggunakan konstruksi beton dan aspal sehingga sudah dapat dilalui masyarakat. Pembangunan tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi jalan, tetapi juga meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bogor.
Rudy mengapresiasi dukungan pemerintah pusat serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat V yang turut mengawal aspirasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor. Ia menyebut program IJD pada ruas Citeureup–Sukamakmur merupakan salah satu pembangunan yang diinisiasi melalui aspirasi anggota DPR RI Marlyn Maisarah.
“Alhamdulillah, hari ini jalan tersebut sudah dapat dilalui dan dinikmati masyarakat. Ini tentu menjadi kabar baik bagi warga Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Permudah Petani Angkut Hasil Panen
Perbaikan Jalan Citeureup–Sukamakmur diharapkan membawa dampak langsung bagi kehidupan warga, terutama masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
Sepanjang jalur tersebut terdapat lahan pertanian dan persawahan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Kondisi jalan yang semakin baik diharapkan memudahkan petani mengangkut hasil panen, mendistribusikan pupuk, serta memperlancar mobilitas warga.
“Mobilitas hasil panen, mobilitas pupuk, dan mobilitas masyarakat semakin mudah. Aksesibilitas masyarakat juga semakin baik,” tutur Rudy.
Jalur ini menghubungkan Desa Tajur di Kecamatan Citeureup dengan wilayah Sukamakmur, termasuk akses menuju Desa Sukawangi. Ruas tersebut juga berkaitan dengan konektivitas kawasan Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, hingga jalur menuju Cipanas, Kabupaten Cianjur.
Dengan konektivitas yang semakin baik, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan ikut bergerak. Waktu tempuh dan kemudahan distribusi barang juga berpotensi membaik seiring penyelesaian pembangunan di seluruh titik jalan.
Jadi Alternatif Menuju Puncak II
Selain menunjang kegiatan ekonomi warga, Jalan Citeureup–Sukamakmur berpotensi memperkuat akses alternatif menuju kawasan wisata Puncak II.
Selama ini, perjalanan menuju kawasan Puncak identik dengan jalur Gadog. Keberadaan jalur Citeureup–Sukamakmur dapat menjadi bagian dari pilihan konektivitas melalui wilayah tengah-timur Kabupaten Bogor menuju Kabupaten Cianjur.
Meski demikian, pengembangan jalur ini merupakan bagian dari upaya memperkuat jaringan jalan antarwilayah, bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kepadatan lalu lintas menuju kawasan Puncak.
Masih Ada Titik Longsor yang Harus Dituntaskan
Di balik progres pembangunan, pekerjaan rumah masih tersisa. Sejumlah titik membutuhkan penanganan lanjutan, terutama bagian jalan yang terdampak longsor dan belum sepenuhnya tertangani.
Pemkab Bogor berencana menangani salah satu titik tersebut melalui kerja sama dengan pengembang perumahan. Pengembang telah menyepakati pembangunan tembok penahan tanah (TPT), sedangkan pemerintah daerah akan menangani pembangunan badan jalan menggunakan konstruksi beton.
“Kita akan tuntaskan semuanya sehingga jalan dari Citeureup sudah bagus, dari Sukamakmur juga sudah bagus. Di tengah masih ada beberapa ruas yang harus kita intervensi bersama-sama,” jelas Rudy.
Penyelesaian titik-titik tersebut dinilai penting agar akses jalan dapat berfungsi lebih optimal dan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara menyeluruh.
Jembatan Bailey Ditargetkan Diganti pada 2027
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah jembatan yang sebelumnya putus akibat bencana. Untuk menjaga akses masyarakat, pemerintah memasang jembatan Bailey sebagai penghubung sementara.
Namun, jembatan darurat tersebut memiliki lebar terbatas sehingga penggantian dengan konstruksi permanen menjadi kebutuhan berikutnya.
Rudy berharap pembangunan jembatan permanen dapat direalisasikan pada 2027.
“Dulu pada saat terjadi bencana, jembatannya putus. Kita pasang jembatan Bailey sementara, tetapi lebarnya minim. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita realisasikan penggantian jembatan secara permanen,” katanya.
Pembangunan jembatan permanen diharapkan mampu meningkatkan kelancaran arus kendaraan sekaligus memperkuat keandalan akses bagi masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
IJD 2027 Diusulkan untuk Tegar Beriman dan Bogor Barat
Tak hanya fokus pada Jalan Citeureup–Sukamakmur, Pemkab Bogor juga menyiapkan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur melalui program IJD untuk 2027.
Salah satu ruas yang diusulkan berada di Jalan Tegar Beriman, mulai dari kawasan McDonald's hingga Bambu Kuning. Selain itu, sejumlah titik di wilayah Bogor Barat juga masuk dalam usulan pembangunan.
Menurut Rudy, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mengingat kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan.
Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor memperoleh dukungan program bedah rumah dari pemerintah pusat untuk sekitar 10.000 unit. Menurutnya, dukungan tersebut turut diperjuangkan melalui aspirasi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan anggota DPR RI harus terus berjalan. Dengan dukungan pembiayaan dari pusat, percepatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat bisa dilakukan,” ungkapnya.
Rudy menegaskan, setiap pembangunan yang dibiayai melalui anggaran negara pada dasarnya menggunakan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Karena itu, hasil pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah pusat membantu melalui kebijakan dan pembiayaan, tetapi semuanya bersumber dari pajak rakyat. Karena itu, pembangunan ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
