BOGOR, CEKLISSATU – Pemerintah Kota Bogor resmi merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025.
Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja makro, realisasi pelayanan dasar, hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah, hingga kondisi keuangan daerah sepanjang tahun 2025. Secara umum, Kota Bogor menunjukkan performa positif pada berbagai indikator pembangunan, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan di berbagai sektor pelayanan dasar.
Capaian Kinerja Makro
Capaian kinerja makro merupakan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang dihasilkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan berbagai pihak terkait lainnya.
Berdasarkan data BPS Kota Bogor, pada tahun 2025, Kota Bogor mencatat capaian sebagai berikut:
- Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 79,03 menjadi 79,75 (meningkat 0,91 persen)
- Persentase penduduk miskin menurun dari 6,53 persen menjadi 5,89 persen (menurun 9,80 persen)
- Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 8,13 persen menjadi 7,95 persen (menurun 2,21 persen)
- Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,15 persen menjadi 5,45 persen (meningkat 5,83 persen)
- Pendapatan per kapita meningkat dari 56.616.000 rupiah menjadi 60.700.780 rupiah (meningkat 7,21 persen)
- Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) menurun dari 0,477 menjadi 0,435 (menurun 8,81 persen)
Urusan Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
- Partisipasi PAUD usia 5–6 tahun sebesar 25,84 persen
- Partisipasi pendidikan dasar usia 7–15 tahun sebesar 99,98 persen
- Partisipasi pendidikan kesetaraan usia 7–18 tahun sebesar 92,35 persen
- Toilet sekolah dalam kondisi baik sebesar 63,78 persen
- Ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 66,58 persen
Realisasi belanja pendidikan mencapai Rp.782.323.664.578 dengan program pengelolaan pendidikan SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal.
Permasalahan yang dihadapi antara lain kekurangan lebih dari 1.133 tenaga pendidik, 376 anak putus sekolah, ketimpangan sekolah negeri, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Kesehatan
- Pelayanan kesehatan hampir seluruhnya mencapai 100 persen
- Angka kematian ibu sebesar 0,06
- Prevalensi stunting sebesar 2,36 persen
Realisasi belanja kesehatan sebesar Rp.286.234.140.249,98.
Permasalahan meliputi keterbatasan anggaran dan SDM, kasus TBC, fasilitas kesehatan, serta penyesuaian regulasi dan indikator nasional.
3. Pekerjaan Umum
- Irigasi: 62,65 persen
- Kemantapan jalan: 91,42 persen
- Akses air minum: 95,29 persen
- Pengolahan air limbah: 79,79 persen
- Kawasan rawan banjir terlindungi: 68,60 persen
Realisasi belanja sebesar Rp.227.005.428.481 dengan berbagai kendala teknis, lingkungan, dan lahan.
4. Perumahan
- Penanganan kawasan kumuh: 103,90 persen
- Rumah tidak layak huni tertangani: 41,45 persen
Realisasi belanja sebesar Rp.200.829.609.994 dengan kendala utama keterbatasan lahan dan anggaran.
5. Trantibum Linmas
- Penegakan perda dan ketertiban: 100 persen
- Layanan kebencanaan dan kebakaran: 100 persen
Realisasi belanja Satpol PP sebesar Rp.44.901.920.305, BPBD sebesar Rp.7.905.375.215, dan Damkar sebesar Rp.22.892.882.642.
6. Sosial
- Pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan: 100 persen
- Korban bencana terpenuhi: 20,35 persen
Realisasi belanja sebesar Rp.19.079.903.192.
Hasil EPPD dan Opini Keuangan
Kota Bogor memperoleh skor EPPD sebesar 3,2597 dengan status kinerja sedang dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya.
Realisasi Anggaran Daerah
Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.3.232.770.876.281,02 atau 97,41 persen dari target Rp.3.318.812.005.957,00.
Realisasi belanja daerah mencapai Rp.3.228.085.470.666 atau 95,43 persen dari pagu Rp.3.382.572.164.207.
Inovasi Daerah
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kota Bogor mencatat berbagai inovasi lintas perangkat daerah sebagai upaya transformasi pelayanan publik, peningkatan kinerja pemerintahan, serta penguatan partisipasi masyarakat.
Inovasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari kebencanaan, ketenagakerjaan, pembangunan, hukum, hingga layanan publik berbasis digital. Beberapa di antaranya seperti Damkar Collapse, Bogor Kerja Menu Sappa, SIABANG, BALE BADAMI, dan SIPPBJ.
Di bidang sosial dan kemasyarakatan terdapat inovasi Kampung Pancasila, SIAPIK, JAPATI, dan NGOPI PAGI. Transformasi digital diperkuat melalui Bogor Single Window (BSW), SIBADRA, SIMLEG, SIPELARI, serta sistem pengelolaan keuangan dan kepegawaian seperti SIMASDA, SMART BKAD, AUSEP, dan TEMAN KITA.
Selain itu, inovasi juga hadir di sektor kesehatan, ekonomi, dan kewilayahan seperti AKSI GEULIS, Bogor Smart Health, PENTING LUR, SMART MERAPAT, LAPAK ON, BEBERES RUNTAH, serta berbagai inovasi di kecamatan dan puskesmas seperti GEMAR ANTRI, SIGAPADIMAS, KETOK BIDAN, hingga SI MATA BUBA.
Seluruh inovasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
